Anda Korban Kejahatan? Ajukan Ganti Rugi Lewat LPSK!

Korban kejahatan mendapat ganti rugi! Bisa jadi banyak yang tidak tahu tentang hal ini.

BERITA

Senin, 07 Okt 2013 17:34 WIB

Author

Wiwik Ermawati

Anda Korban Kejahatan? Ajukan Ganti Rugi Lewat LPSK!

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), restitusi, ganti rugi, korban kejahatan

Korban kejahatan mendapat ganti rugi! Bisa jadi banyak yang tidak tahu tentang hal ini. Padahal hukum Indonesia mengatur mengenai hal ini.
Biasanya korban justru menjadi korban yang kesekiaan kalinya; terintimidasi, terasingkan dan hak-haknya terlanggar. Aturan soal restitusi atau ganti rugi bisa jadi sedikit meringankan derita korban. Pemberian ganti rugi terhadap korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga atas tindak pidana diatur secara khusus dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian ganti rugi ini difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 


Pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan merupakan suatu yang baru bagi lembaga yang baru berdiri selama 5 tahun ini. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hotma David Nixon mengatakan pemberian ganti rugi atas korban kejahatan belum sepenuhnya maksimal dilakukan. Hal ini diakibatkan minimnya sosialisasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat.


”Ada anggapan, bahwa apabila seseorang itu meminta permohonan restitusi itu yang memberikan restitusi itu adalah LPSK padahal sebenarnya adalah pelaku. LPSK hanya memberikan fasilitas dan memediasi, karena banyak dari mereka sebenarnya orang yang buta sama sekali dari masalah hukum dan soal restitusi,” ujar David.


Sementara anggota Komisi Hukum DPR Taslim Chaniago mengaku jika sosialiasasi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum sepenuhnya maksimal dilakukan. Hal ini lantaran sosialisasi yang dilakukan oleh LPSK belum sepenuhnya menyentuh daerah-daerah pedalaman. Di samping itu juga terbatasnya akses LPSK ke daerah-daerah kian mempersulit upaya menyosialisasikan aturan ini pada para penegak hukum agar mereka mengerti mengenai ganti rugi pada korban kejahatan itu.


”Sementara kan kejadian itu lebih banyak di daerah terpencil yang jauh dari pelosok, bagaimana caranya seperti itu, jadi memang perlu kerja keras dari LPSK untuk menyosialisasikan undang-undang tersebut,” tegas Taslim dalam perbincangan Reformasi Hukum dan HAM di jaringan KBR68H dan Tempo TV (09/10/2013). 


LPSK tak menampik pernyataan Taslim, tak adanya LPSK di daerah terpencil menambah sulit pihaknya untuk melakukan sosialisasi khususnya kepada penegak hukum. Selama 5 tahun berdiri baru ada 3-4 kasus soal ganti rugi terhadap korban yang ditangani oleh LPSK. Kasus yang ditangani pun belum menyentuh kasus-kasus seperti masalah HAM atau kejahatan teroganisir seperti perdagangan manusia.
”Ini merupakan suatu langkah kecil dan merupakan lompatan besar, jadi diharapkan untuk di masa yang akan datang ini akan lebih banyak lagi, ” harap David.

Syarat Dapat Restitusi
Tak semua pengajuan ganti rugi dapat difasilitasi oleh LPSK. Ada kriteria khusus  agar pengajuan ganti rugi tersebut dapat diproses. Salah satu hambatan proses ganti rugi ini adalah syarat administrasi yang kerap kali tak dipenuhi oleh korban. 


Ada serangkaian aturan pemberian restitusi. Diantaranya, memenuhi aturan yang ditetapkan LPSK dan bukan tindak pidana ringan seperti pencurian atau perampokan. Ada juga catatan, tindak pidana tersebut berakibat buruk dan jangka panjang kepada korban seperti cacat. Lalu, harus ada putusan pengadilan yang menyatakan pelaku dinilai mampu untuk  membayar restitusi kepada korban. Jadi bukan LPSK yang bayarkan restitusinya, LPSK hanya fasilitator.  


LPSK menekankan kembali perannya hanya sebagai fasilitator dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi. Keputusan akhir tetap berada ditangan pengadilan.


”Di dalam rapat paripurna itu akan kita bahas apakah orang itu layak atau tidak untuk diproses resitusinya. Nah, kalau pun sudah diproses karena sudah ada kelengkapan, dan segala macam sudah lengkap, pengadilan yang tetap memiliki hak untuk memutuskan diterima atau ditolak,” tegas David.


Berbagai kendala yang dihadapi tak menyurutkan LPSK untuk terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat dan para penegak hukum. Sementara Taslim Chaniago mengharapkan agar LPSK tak gentar untuk terus menyosialisasikan pentingnya ganti rugi terhadap korban kejahatan, agar di masa yang akan datang ada jaminan khusus bagi para korban kejahatan.


Perbincangan ini kerjasama KBR68H, Tempo TV dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Editor: Vivi Zabkie




Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Cerdik Kelola THR

Kabar Baru Jam 8

Soal Kerumunan, Kegiatan Ibadah dan Ancaman Virus Covid-19 Varian Baru

Jihad itu Sebenarnya Apa Sih?