Masyarakat Papua Suarakan Referendum, Ini Kata Wiranto

"Dalam hukum internasional, referendum tidak untuk wilayah yang sudah merdeka seperti Papua dan Papua Barat, karena kedua provinsi itu pernah referendum dan sah menjadi bagian dari Indonesia"

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, tidak ada jalan lagi bagi masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menyuarakan referendum.

Menurut Wiranto, dalam hukum internasional referendum tidak untuk wilayah yang sudah merdeka seperti Papua dan Papua Barat. Wiranto mengatakan kedua provinsi itu pernah referendum dan sah menjadi bagian dari Indonesia, melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2524 (XXIV) yang mengesahkan PEPERA 1969.

"Bahwa Papua, Papua Barat, waktu itu Irian Barat, sah sebagai wilayah Republik Indonesia, NKRI, bulat, sah. Dan didukung oleh banyak negara, melalui keputusan PBB. Keputusan PBB, resolusi PBB tu nggak bisa bolak balik ditinjau lagi, diganti lagi itu nggak bisa. Sehingga jalan untuk kesana sebenarnya tidak ada lagi," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Wiranto menyebut, pemerintah juga telah menutup pintu dialog untuk referendum. Namun, lanjutnya, untuk memperbaiki konflik di Papua yang sudah berlarut-larut, memang perlu dialog yang sifatnya konstruktif.

"Dialog itu penting ya, dialog itu memang dibutuhkan, tapi dialog yang konstruktif. Kita sudah menutup pintu dialog untuk referendum, nggak ada, dialog untuk merdeka, jangan. Tapi dialog untuk memperbaiki hal-hal yang kira-kira perlu diperbaiki tentang bagaimana kehidupan di Papua, Papua Barat, perlu," imbuhnya.

Wiranto juga membantah jika dikatakan pemerintah mengebiri hak-hak masyarakat Papua. Pemerintah, kata Wiranto, telah memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus.

"Jadi tidak ada yang seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri bahwa Indonesia itu mengebiri hak-hak rakyat di Papua, Papua Barat, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pelanggaran HAM, tidak ada pembangunan di sana dianaktirikan, itu semua tidak benar, jangan kita terkecoh dengan hal-hal semacam itu," pungkasnya.

Editor: Kurniati Syahdan

• Referendum
• konflik papua
• Papua Barat
• Menkopolhukam
• Wiranto