Kelompok Separatis Papua Minta Ini ke Jokowi

Keterlibatan pihak internasional, PBB dalam hal ini, untuk mengawasi dalam penyelesaian masalah Papua itu penting juga

BERITA | NASIONAL

Senin, 30 Sep 2019 21:15 WIB

Author

Lea Citra, Wahyu Setiawan, Valda Kustarini

Kelompok Separatis Papua Minta Ini ke Jokowi

Ilustrasi

KBR, Jakarta - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meminta agar Pemerintah Indonesia melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jika Presiden Joko Widodo mau berdialog dengan warga Papua maupun kelompok-kelompok separatis di Papua.

Juru bicara internasional KNPB Viktor Yeimo mengatakan, peran PBB penting untuk menengahi sekaligus memfasilitasi penyelesaian masalah di Papua.

Viktor menjelaskan, saat ini masalah di Papua telah mengakar, dan menjadi perhatian internasional.

"Sehingga Papua itu tidak bisa dibuat seakan-akan dia persoalan indonesia, tapi dia memang sudah menjadi persoalan internasional. Sehingga keterlibatan pihak internasional, PBB dalam hal ini, untuk mengawasi dalam penyelesaian masalah Papua itu penting juga. Sehingga mereka pihak internasional, PBB dan lain-lain, harus terlibat di dalam proses-proses penyelesaian di Papua," ujar Viktor saat dihubungi KBR, Senin (30/9/2019).

Viktor Yeimo menambahkan, dialog antara kelompok separatis dengan Pemerintah Indonesia itu juga harus memuat pembahasan mengenai referendum rakyat Papua.
KNPB, lanjutnya, bakal menyiapkan draf referendum jika memang pemerintah bersedia membuka dialog.

"Namun jika dialog hanya membahas mengenai rekonsiliasi atau pembangunan infrastruktur, itu tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua," kata Victor.

Ditambahkannya, referendum bukan berarti akan menghasilkan Papua Merdeka. Ia hanya ingin pemerintah memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib politiknya sendiri.

"Ya itu kan yang mau kita ukur di situ. Makanya kita KNPB dan ULMWP ini kan dengan Indonesia mesti mediasi itu untuk membuktikan apakah orang Papua ini mau merdeka atau tidak," tambah Victor Yeimo.

Keinginan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini PBB juga disambut baik Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Juru bicara OPM, Sebby Sambom menyatakan, pertemuan kelompok-kelompok pejuang refrendum Papua dengan presiden Jokowi akan sia-sia tanpa pihak ketiga.

"Pemain dengan pemain kan, kalau berdialog kan gak mungkin, Indonesia pemain, kita juga pemain. Ya kami akan duduk di meja perundingan, jika ada pihak ketiga yang mediasi, kalau dengan Jakarta, untuk apa itu. Yang terpenting, dialog itu termediasikan," kata Juru bicara OPM, Sebby Sambom kepada KBR, Senin (30/9/2019).

Sebby Sambom menilai, dialog tanpa pihak ketiga, tidak adil, dan OPM akan tetap menuntut kemerdekaan Papua saat dialog nantinya. Sebab, Papua harus menentukan hak politiknya.

"OPM tidak membuat keributan atau kerusuhan di Papua, bahkan tanpa OPM, rakyat Papua akan terus menuntut kemerdekaan. Kemerdekaan adalah solusi permasalahan di Papua," pungkasnya.

Komnas HAM Dukung Langkah Jokowi Buka Dialog untuk Papua

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang akan membuka dialog dengan pemimpin kelompok separatis bersenjata di Papua, Benny Wenda.

Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam menilai saat ini pendekatan kemanusiaan harus dilakukan agar tidak berkembang patologi sosial.

Ia juga meminta mencari aktor intelektual di balik kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua, agar kejadian yang sama tidak berulang.

"Harapan besarnya adalah masalah-masalah di Papua dapat diselesaikan, Wasior, Wamena, Paniae. Kalau itu tidak diselesaikan ya tidak bisa. Dialog dengan berbagai kelompok termasuk kalau disinyalir sudah mulai dibangun dengan kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan. Menurut kami, ya semua upaya dialog dengan berbagai pihak itu akan menentukan bagaimana perdamaian tercipta di seluruh nusantara di Indonesia ini," katanya.

Anam mengatakan, Komnas HAM akan membantu dan memberikan dukung jika narasi yang dibangun oleh pemerintah adalah untuk perdamaian.

"Komnas HAM juga bersedia jika Presiden Joko Widodo meminta Komnas HAM menjadi bagian penting dalam upaya membangun dialog tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan kesediaannya bertemu  pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, untuk membahas penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat.
Pernyataan Jokowi tersebut untuk menanggapi permintaan DPRD Papua dan Papua Barat, yang meyakini pertemuan Jokowi dan Benny akan efektif meredam konflik di sana.

Editor: Kurniati Syahdan
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Geliat Perkembangan Industri Fintech di Indonesia

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11