KBR, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat Sawit Watch menilai komitmen pemerintah dalam menindak korporasi pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih rendah.
Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas.
"Misalnya ketika Presiden Jokowi datang atau pejabat datang itu disegel, tapi setelah itu pemerintah daerah membuka lagi segelnya," kata Inda Fatinaware pada KBR, Kamis (19/9/2019).
Inda mengatakan permasalahan karhutla bukan hanya soal korporasi yang nakal. Namun juga soal pengelolaan lahan gambut.
Menurutnya, lahan gambut yang seharusnya selalu basah malah dikeringkan untuk lahan pertanian sawit.
Ia juga menilai Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gagal dalam menangani karhutla.
"Semestinya kalau ada penindakan penegakan hukum itu kan tidak terjadi lagi ya pembakaran ini, karena ini kan bukan hanya lima tahun terakhir, tetapi sudah terjadi dari tahun 1997 dan berulang sampai sekarang," pungkasnya.
Baca juga:
Ini Desakan Walhi Riau ke Jokowi
KLHK Selidiki Puluhan Perusahaan Penyebab Karhutla
Walhi Sebut Penegakan Hukum Pelaku Karhutla Demi Popularitas
Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero mengaku belum dapat mengapresiasi penetapan tersangka terkait karhutla oleh Polri maupun KLHK.
Ia beralasan, proses penetapan tersangka harus melalui penyelidikan berdasarkan verifikasi dari pakar yang telah memperoleh bukti cukup terkait karhutla.
Menurutnya pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan luar biasa, serta tidak ada pasal dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah yang membenarkan pembukaan lahan dengan pembakaran.
"Karhutla ini kejahatan terorganisasi, extraordinary crime maka penetapan tersangka harus didasari verifikasi seorang ahli," ucap Bambang kepada KBR, Kamis, (19/9/2019).
Bambang juga mengharapkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam proses penegakan hukum kepada pihak yang diduga terkait karhutla.
Sebab pada 2015 lalu, ada sekitar 15 korporasi yang proses hukumnya diberhentikan atau SP3 sebab tidak memiliki bukti yang kuat.
Bambang berharap agar tersangka karhutla dapat dijerat dengan pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurutnya beberapa tersangka karhutla di Kalimantan Tengah hanya divonis melanggar peraturan daerah, bukan UU Lingkungan Hidup. Sehingga tidak menimbulkan efek jera, karena pelaku hanya dijerat sanksi pidana penjara tiga hingga lima bulan.
Ia mendorong agar pemerintah menegakan hukum, tanpa takut akan mengganggu kestabilan ekonomi maupun iklim investasi.
Editor: Ardhi Rosyadi
Karhutla, Sawit Watch: Komitmen Penindakan Pelaku Masih Rendah
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
Bara api terlihat di lahan yang terbakar di daerah Sebangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (17/9/2019). Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menyebabkan sejumlah daerah di Provinsi tersebut diselimuti kabut asap. ANTARA FOTO/Hafidz Mu
BERITA LAINNYA - BERITA
Polemik Kalung Antivirus Korona
Tanggung jawab Kementerian Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. Tidak Akurat Ahli Epidemiologi Minta Pemerintah Cabut Aturan Wajib Rapid Tes
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." Penuntasan Tol Cisumdawu Terhambat Jokowi Kesal
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"Dampak Pandemi Bisnis Bus Pariwisata Lumpuh 4 Bulan
"Kalau sampai dua bulan lagi kondisinya masih seperti sekarang, sudah pasti kita akan semakin berat. Soalnya bayar pajak dan biaya KIR atau pemeriksaan kendaraan jalan terus."KIARA Pendapatan Pajak dari Ekspor Benih Lobster Hanya Setara 3 Botol Air Mineral
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."Pandemi HUT ke-75 RI akan Digelar Virtual
"Walaupun format tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, perayaan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat."Satgas Tinombala Tembak 2 Warga Hingga Tewas Polri Klaim Sudah Beri Peringatan
Dari hasil investigasi, Polri mengklaim bahwa Satgas Tinombala sudah memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menembak. Kalung Anticorona Mentan LIPI Belum Ada Literatur Tangkal Covid-19
"Cara paparan secara ilmiah saya belum belum melihat itu. Jadi saya belum bisa mengatakan Ini potensinya bagaimana,"Beri Izin Ekspor Benih Lobster Ini Alasan Menteri Edhy
"Sampai hari ini sudah ada 31 perusahaan yang sudah kita verifikasi faktual yang diumumkan ada 26."Cegah Penularan Covid Menag Imbau Anak dan Orang Tua Tak Ikut Salat Iduladha
"Dianjurkan kepada anak-anak maupun orang tua jangan ikut salat Iduladha,"Kenormalan Baru Ini Syarat Izin Pengoperasian Pariwisata dari Kemenparekraf
"Pembatasannya tergantung kondisi penyebarannya di daerah. Karena destinasi wisata adanya di daerah." Gelar Sarjana Tertunda Aktivis Papua Akan Lanjutkan Kuliah Usai Keluar Penjara
Akan tetapi, sebelum resmi menyandang gelar sarjana, polisi menangkapnya pada 2 September 2019.Puluhan Ibu Hamil di Jatim Positif Covid
"Bayinya sudah pulang duluan kalau stabil. Dan alhamdulilah sebanyak 35 pasien positif itu pulang selamat," Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Terima Ratusan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
"Kami teruskan kepada KASN ada 324"Hakim Tipikor Vonis Eks-Menpora 7 tahun Penjara
"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok. Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Buat Terobosan yang Bisa Dilihat Masyarakat
"Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja,"Terdampar di Aceh Pemkot Lhokseumawe Siapkan Lokasi Karantina Pengungsi Rohingya
" Hari ini Kita melihat 2 lokasi, yaitu Pasar Induk Ujung Blang dan barusan Kita melihat lokasi di BLK di Kandang,”Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Percepatan Pencairan Pembayaran Layanan Kesehatan
"Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,"Marah Jokowi Ancam Ganti Menteri dan Bubarkan Lembaga
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu,"Covid-19 Berdampak Baik terhadap Ekosistem Laut
"Jadi ikan ikan yang pada saat sebelum pandemi kita lihat kurang, sekarang jumlahnya banyak sekali. Sekarang kita lihat tuna cuma dari pelabuhan yang ada di sana, terus juga hiu"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Tes Cepat Prasyarat Bepergian Digugat
Kabar Baru Jam 7
Israel Luncurkan Satelit Pengintai Negara Lawan
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
