Share This

Upaya Mendorong Indonesia Berdaulat Energi Melalui Gerakan #BersihkanIndonesia

Gerakan ini diharapkan membuat kedua pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2019 nanti melihat dan lebih peduli terhadap isu lingkungan serta berdaulat energi

BERITA , NASIONAL

Jumat, 21 Sep 2018 19:50 WIB

Iqbal Damnik dan Adhiyatni Putri bercerita mengenai gerakan #BersihkanIndonesia kepada KBR

KBR, Jakarta - Wacana mengenai energi terbarukan sudah kerap didiskusikan, tapi tak banyak perkembangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut mendorong puluhan organisasi masyarakat sipil menyampaikan asipirasi mereka terkait energi ramah lingkungan ini.

Lewat gerakan #BersihkanIndonesia, mereka tidak hanya menyampaikan aspirasi terkait energi terbarukan, tapi juga menantang kedua capres dan cawapres yang akan berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen Indonesia Berdaulat Energi dalam agenda politik mereka.

"Gerakan ini yang kami harapkan membuat kedua pasangan capres dan cawapres melihat dan lebih peduli terhadap isu lingkungan serta  berdaulat energi," ungkap Iqbal Damanik, peneliti dari Auriga Nusantara dalam program Ruang Publik KBR, Jumat (21/9/2018).

Auriga Nusantara dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya beberapa hari lalu memunculkan gerakan Bersihkan Indonesia. Gerakan itu didukung oleh 32 gerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Gerakan itu muncul dari keresahan terkait kebijakan energi dan lingkunga hidup di Indonesia yang disebut belum sepenuhnya mengindahkan aspek kehidupan manusia, lingkungan hidup, serta ekonomi lokal.

Gerakan ini berfokus untuk membersihkan Indonesia dari pencemaran air, udara, dan laut. Adhityani Putri dari Center for Energy Research Asia (CERA), mengakui bahwa gerakan ini bersifat inklusif, sehingga siapa pun yang mendambakan masa depan Indonesia yang bersih secara lingkungan dan tata kelola bisa bergabung di dalam gerakan ini.

Sumber energi di Indonesia yang masih didominasi oleh energi kotor adalah salah satu fokus dari gerakan ini. Gerakan Bersihkan Indonesia memiliki tujuan untuk mendorong para pemimpin Indonesia selanjutnya, baik itu Jokowi atau Prabowo, untuk berani membawa Indonesia beralih ke energi terbarukan.

"Energi kotor atau fosil yang biasanya berupa batu bara, minyak, dan gas itu selama ini banyak dampak negatifnya bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi sistem kelola energi, baik bagaimana itu di-design dan dioperasikan, selama ini belum sepenuhnya berujung pada manfaat yang optimal pada masyarakat," terang Putri.

Terkait apakah isu berdaulat energi ini akan ditanggapi serius oleh kedua pasangan capres dan cawapres kelak, Direktur Jaringan Advokasi Tambang Jatam Merah Johansyah mengatakan hal tersebut tergantung dari dua hal.

"Pertama itu apakah timses dari kedua kandidat benar-benar menyalurkan aspirasi warga dari bawah ke atas. Kalau kepentingan politiknya pragmatis, maka isu-isu kerusakan lingkungan hidup tidak akan menjadi kebijakan politik," terang Johansyah lewat sambungan telepon kepada KBR.

"Faktor kedua juga bisa dilihat dari track record di balik kedua pasangan capresnya. Kalau yang di belakang mereka banyak pengusaha-pengusaha dari energi fosil, maka kita pesimis mereka berani membawa Indonesia beralih ke energi terbarukan," tambahnya.

Untuk menjadikan isu lingkungan dan berdaulat energi sebagai bagian dari agenda politik para pasangan capres dan cawapres nanti, gerakan Bersihkan Indonesia memberikan 4 tantangan kepada mereka beserta tim suksesnya.

4 tantangan tersebut adalah apa rencana mereka terkait transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Kedua, bagaimana mempercepat peralihan tersebut dan membangun sistem energi lewat energi terbarukan. Poin ketiga dan keempat adalah tuntutan untuk sistem tata kelola yang bersih dan melibatkan masyarakat, serta pemulihan ekologi, manusia, dan keadilan yang sempat dirusak akibat sistem energi fosil atau kotor tersebut.

Apakah tantangan yang diberikan melalui Gerakan Bersihkan Indonesia ini akan ditindaklanjuti oleh kedua pasangan capres dan cawapres? Menurut Adhiyatni Putri, hambatan terbesar adalah politicial will dari kedua pasangan tersebut.

"Kami semua ingin melihat political will dari para capres. Hampir semua kebijakan sejarah pembangunan Indonesia yang kita anggap mustahil dan berat secara anggaran, namun pada akhirnya memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat kan diawali lewat political will juga," jelas Putri.

"Kita semua ingin melihat political will dari para capres dulu deh untuk mereka komit beralih dari energi kotor, mempercepat energi terbarukan, membersihkan sistem, serta memulihkan ekologi. Baru habis itu kita lihat turunannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat," tambahnya.

Editor: Agus Luqman
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.