Share This

Presiden Jokowi Lantik 9 Gubernur dan Wagub Hasil Pilkada 2018

Diawali dengan penyerahan petikan keputusan presiden kepada masing-masing pasangan kepala daerah.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 05 Sep 2018 12:35 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sembilan pasangan gubernur d

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih mengikuti prosesi kirab di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9). Presiden melantik sembilan gubernur dan wakil gube

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Rabu (5/9/2018) ini di Istana Negara. Pelantikan tersebut diawali dengan penyerahan petikan keputusan presiden kepada masing-masing pasangan kepala daerah. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelatikan kepala daerah tersebut akan dilakukan bertahap, sesuai dengan masa kerja kepala daerah sebelumnya.

"Masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun tidak boleh dikurangi satu hari atau pun ditambah satu hari. Maka hasil pilkada serentak tahun ini yang 17 provinsi kemungkinan akan kami ajukan kepada Bapak Presiden melalui Pak Mensesneg bisa empat sampai lima tahapan. Tahap pertama sembilan. Karena sembilan ini sudah selesai masa jabatannya dan tidak ada gugatan ke MK," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (05/09/2018).

Sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilantik itu adalah:

1. Sutarmidji - Ria Norsan (Kalimantan Barat)

Sutarmidji dan Ria Norsan merupakan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023. Pasangan yang diusung Partai Golkar, Nasdem, PKB, PKS, dan Hanura ini memeroleh 51,55 persen suara dari total suara sah. Pasangan ini berjanji melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan air bersih yang merata serta berkeadilan. Selain itu, mereka juga akan memfokuskan peningkatan layanan publik, meningkatkan nilai tukar petani, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini posisi IPM Kalbar berada di peringkat 29 dari dari 33 provinsi. 

Sebelum menjabat sebagai gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memulai karir politik bersama Partai Persatuan Pembanguan (PPP). Sementara wakilnya Ria Norsan merupakan eks Bupati Mempawah dua periode. Ia dianggap sebagai kepala daerah yang mampu mengangkat Mempawah, daerah kelahirannya.

2. Ali Mazi - Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara)

Pasangan gubernur Sulawesi Tenggara Mazi-Lukman Abunawas berjanji akan mengedepankan pembangunan infrastruktur guna mengentaskan kemiskinan di daerah Sulawesi Tenggara. Setelah semua infrastruktur terbangun, seperti jalan, pusat ekonomi, fasiltas kesehatan, dan sarana pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Ali Mazi pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara (Tahun 2003-2008). Sementara Lukman Abunawas pernah menjadi Bupati Kendari (2008-2013).

3. Nurdin Abdullah - Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan)

Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman memiliki beberapa program andalan mulai dari bantuan permodalan, pendirian rumah sakit regional, mewujudkan birokrasi antikorupsi, mendorong destinasi wisata andalan yang berkualitas internasional sampai membangun infrastruktur. 

Sebelum berkarier di dunia politik, Nurdin Abdullah aktif sebagai seorang wirausaha dan akademisi. Ia juga pernah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin serta petinggi di beberapa perusahaan swasta. Sedangkan wakilnya, Sudirman Sulaiman pernah mendirikan Forum Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (FPPM) Mappatunru yang bermarkas di Kabupaten Bone tahun 2002. 

4. Lukas Enembe - Klemen Tinal (Papua)

Pasangan gubernur petahana provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal memenangkan pilkada dengan memperoleh 67,54 persen suara. Visi mereka adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pemenuhan dan kecukupan terhadap kebutuhan dasar sebagai manusia, sehingga dapat beraktivitas dan berkreativitas. Juga memantapkan rasa aman, tentram, dan damai serta kehidupan demokrasi dalam memperkuat NKRI. Juga penguatan tata kelola pemerintah.

Lukas pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya (2001-2005), Bupati Kabupaten Puncak Jaya (2007-2012), dan Gubernur Provinsi Papua (2013-2018). Sebelum menjabat sebagai wakil gubernur Papua, Klemen Tinal pernah menjabat sebagai Bupati Mimika.

5. Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat)

Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023 dengan visi ‘Terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi’. Program kerja mereka akan melingkupi bidang pendidikan dan ekonomi dengan 9 program kerja utama. 

Ridwan Kamil sebelumnya adalah walikota Bandung, juga lulusan ITB dan Master of Urban Design University of California, Berkeley Amerika. Sedangkan Uu Ruzhanul Ulum sebelumnya pernah  menjabat sebagai bupati Tasikmalaya periode 2016-2021. Uu Ruzhanul Ulum berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

6. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara)

Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah Sumatera Utara terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Keduanya mengusung visi  “Sumatera Utara Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat”. Edy berjanji ingin mengubah Sumatera Utara menjadi lebih bermartabat.

Edy Rahmayadi pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (2015) dan Ketua Umum PSSI (2016-2020). Sedangkan Musa pernah menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) kota Medan hingga posisi puncak sebagai DIrektur Utama PT Anugrah Langkat Makmur.

7. Viktor Bungtilu Laiskodat – Josef  Nae Soi (NTT)

Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Nusa TenggaraTimur. Viktor menegaskan sektor pariwisata menjadi pendorong utama kesuksesan pembangunan NTT. Untuk menunjang itu, akan dibangun akses menuju lokasi wisata, sarana pendukung dan lainnya. 

Sebelum menjabat sebagai gubernur NTT, Viktor terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II pada pemilihan umum legislatif 2014. Sedangkan Jodef Nae Soi pernah menjadi anggota DPR RI Partai Golkar  periode 2004 – 2009 dan anggota DPR RI (2009 - 2014) Komisi 5 Fraksi Golongan Karya, Badan Urusan Rumah Tangga.

8. Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jawa Tengah)

Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimen sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah akan fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan. Sektor pendidikan, akan ada bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan telah disiapkan. Untuk program kerja prioritas yang lain, Ganjar mengatakan akan terus fokus dalam penurunan angka kemiskinan.

Ganjar Pranowo meneruskan posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat sejak periode lalu, sementara Taj Yasin pernah duduk sebagai anggota DPRD Jateng (2014-2019) dari Fraksi PPP. 

9. I Wayan Koster – Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati  (Bali)

Keduanya terpilih seagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Program utama mereka adalah di bidang pariwisata dan ketenagakerjaan sebagai unggulannya. Visi misinya dibingkai dalam konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali, demi membawa Bali pada era yang lebih baik di segala bidang.

Wayan Koster merupakan seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Sedangkan Tjokorda Oka alias Cok Ace pernah menjabat sebagai Bupati Gianyar dua periode yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Ia juga merupakan seorang akademisi ternama di Bali.

 Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.