Share This

Polemik Iklan di Bioskop, Jokowi Bantah Sedang Berkampanye

Menurut Jokowi, sosialisasi capaian kerja itu bagian dari tugas Kemenkominfo yang diamanatkan Undang-undang.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 14 Sep 2018 13:59 WIB

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Aisyah Khairun/ANTARA)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo membantah tudingan tengah berkampanye lewat iklan pencapaian kerja pemerintah di layar bioskop. Jokowi mengklaim, tayangan capaian kinerja pemerintah rutin disiarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pelbagai media setiap tahun.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapat informasi mengenai hasil kerja pemerintah.

"Itu kan memang tugasnya Kemenkominfo, itu amanat undang-undang, bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses, atau belum selesai, harus terus diinfokan agar mereka ikuti," kata Jokowi di Bogor, Jumat (14/9/2018).

Iklan buatan Kemenkominfo tersebut menunjukan keberhasilan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya, membangun puluhan bendungan.

"Apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan (dikerjakan), kan begitu. Kalau dulu kan Menteri Penerangan yang menerangkan. Masa disuruh diam begini. Bagaimana?" kata dia.

Munculnya iklan capaian kinerja pemerintah oleh Kemenkominfo di berbagai layar bioskop menuai polemik. Oposisi menganggap iklan tersebut menjadi bagian dari kampanye Jokowi untuk Pilpres 2019.

Sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) belum bisa memutuskan apakah iklan tersebut termasuk kampenye Pilpres 2019 atau bukan. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, lembaganya akan meneliti konten iklan terlebih dahulu.

"Kami harus mengkaji lebih lanjut, kami belum tahu kontennya seperti apa, tapi kita lihat dulu lah," kata Abhan di Kantor Bawaslu RI kemarin, Kamis (13/9/18).

Abhan pun menjelaskan, KPU belum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Sehingga, menurut dia, iklan layanan masyarakat tersebut belum bisa dikategorikan pelanggaran Pemilu. Meski demikian, Bawaslu tetap meneliti konten iklan itu.

"Ya kami lihat nanti setelah penetapan, ini kan belum ada penetapan. Apakah itu masuk konten kampanye atau tidak," ujar Abhan.

Editor: Gilang Ramadhan 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.