Share This

KPU Larang Jokowi Gunakan Istana untuk Kampanye, tapi Pesawat Kepresidenan Boleh Dipakai

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang calon presiden petahana Joko Widodo memanfaatkan istana untuk berkampanye Pilpres 2019.

BERITA , NASIONAL

Senin, 24 Sep 2018 19:10 WIB

Calon Presiden Joko Widodo (kiri) mengangkat plakat nomor urut disaksikan Calon Wapres Ma'ruf Amin saat Pengundian dan Penetapan Nomor Urut di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9). (Foto: ANTARA/ Sigid K)

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang calon presiden petahana Joko Widodo memanfaatkan istana untuk berkampanye Pilpres 2019. Meski begitu, KPU mengizinkan Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan untuk mendatangi lokasi kampanye.

Kepala Biro Tekmas KPU Nur Syarifah beralasan, pesawat kepresidenan termasuk pengamanan yang melekat pada presiden.

"Untuk pesawat Kepresidenan, kami kembalikan kepada protokoler Kepresidenan, pengamanan Kepresidenan. Sepanjang bahwa pesawat Kepresidenan itu adalah standar pengamanan. Karena tentunya kendaraan Kepresidenan ini kan ada spesifikasi khusus untuk pengamanan, karena tentu kendaraan kepresidenan ada spesifikasi seperti bulletproof," kata Nur di komplek Istana Kepresidenan, Senin (24/09/2018).

"Sepanjang itu bagian dari pengamanan, maka itu hak dari presiden untuk mendapatkan fasilitas semacam itu," tambah Nur.

Ia mengatakan, fasilitas negara yang melekat pada Jokowi sebagai inkumben antara lain berupa pengawalan, pengamanan, kesehatan, dan protokoler. Fasilitas tersebut tetap melekat, meski Jokowi berkampanye saat akhir pekan atau sedang cuti.

Dengan begitu, istana tak termasuk dalam fasilitas negara yang bisa dimanfaatkan untuk berkampanye.

Adapun soal kebiasaan Jokowi membagikan sembako saat kunjungan kerja, Nur tak menjawab secara pasti. Ia hanya mengatakan, KPU memberi catatan ke Sekretariat Kepresidenan untuk memastikan bantuan tersebut memang melekat pada agenda kenegaraan.

Tapi ia berkata, pegawai sipil negara (PNS) yang melekat ke lembaga kepresidenan, tetap harus bekerja profesional. Kepala Biro Teknis Bawaslu LA Bayoni menambahkan, Bawaslu juga akan mengawasi peran PNS di Sekretariat Kepresidenan yang, memfasilitasi tugas-tugas presiden.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.