Share This

Kominfo Segera Tunjuk Operator Baru Pengisi Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur

Pemerintah segera menunjuk operator baru untuk mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur.

BERITA , NASIONAL

Senin, 24 Sep 2018 16:34 WIB

Ilustrasi. (Foto: lapan.go.id)

KBR, Jakarta - Pemerintah segera menunjuk operator baru untuk mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Kementerian Pertahanan sudah mengembalikan pengelolaan slot orbit kepada Kominfo. Menurut dia, setidaknya ada tiga perusahaan yang siap mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur yang ditinggalkan satelit Garuda-1.

"Hankam sudah menyerahkan kembali ke Kominfo penggunaan slot orbitnya. Paling lama akhir Oktober akan kita putuskan kepada siapa slot orbit itu dialokasikan untuk dipakai," ujar Rudiantara usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin(24/9/2018).

Menkominfo Rudiantara memastikan slot tersebut akan diberikan ke perusahaan dalam negeri. Kominfo tengah mencermati kemampuan teknis, keuangan, dan rencana penggunaan yang disodorkan masing-masing perusahaan.

Rudiantara belum mau mengungkap siapa saja perusahaan yang berminat mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Thamrin Marzuki menolak berkomentar soal pengembalian pengelolaan satelit ini ke Kominfo. Ditemui usai rapat, Thamrin hanya mengarahkan awak media agar bertanya pada Menkominfo.

"Pak Menkominfo saja," ujarnya singkat.

Sebelumnya, slot itu diisi oleh satelit Garuda-1 milik Asia Cellular Satellite. Satelit itu selama ini dimanfaatkan untuk sistem pertahanan dan keamanan serta telekomunikasi. 

Namun pada 2015, satelit Garuda-1 bergeser keluar dari orbit strategis tersebut. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kementerian Pertahanan dan Kominfo mempertahankan orbit tersebut agar tidak diambil alih negara lain.

Kementerian Pertahanan akhirnya menyewa satelit Artemis milik perusahaan asal Inggris. Langkah ini diambil sembari menunggu satelit militer baru yang dipesan Kemenhan. Pemesanan satelit tersebut sebelumnya masuk ke Proyeksi dan Kegiatan Kemenhan Tahun 2016. Namun, proyek tersebut lantas dibatalkan. Kejagung tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam pengalihan slot orbit tersebut. 

Belakangan, Kemenhan justru digugat Avanti Communications Group, perusahaan pemilik satelit Artemis ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Kemenhan disebut menunggak biaya sewa satelit. Pengadilan Arbitrase lantas memenangkan Avanti dan mewajibkan Kemenhan membayar denda Rp227 miliar.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.