Share This

Jokowi Janji Segera Terbitkan Perpres Reforma Agraria

Sekjen KPA, Dewi Kartika juga mendesak Jokowi membuat keputusan politik yang menentang tindakan kekerasan dan kriminalisasi yang sering dialami petani, masyarakat adat, atau nelayan.

BERITA , NASIONAL , NASIONAL

Kamis, 20 Sep 2018 12:59 WIB

Presiden Joko Widodo saat acara pembukaan Rembuk Nasional Agraria dan Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/9/2018). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menjanjikan Peraturan Presiden tentang reforma agraria bakal terbit pekan depan.

Jokowi pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution segera menyerahkan draf Perpres itu kepadanya untuk diteken. Jokowi pun memastikan bakal terus memantau perkembangan Perpres tersebut.

"Mengenai Perpresnya, pagi tadi saya cek, sudah muter tapi belum sampai meja saya. Sudah muter, sudah jadi, tapi belum sampai meja saya. Memang buat Perpres itu muter-muter dulu. Saya beri waktu ke Pak Menko saya bisiki, seminggu lagi harus selesai. Pasti saya telepon, sampai meja siapa, saya ikuti terus," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (20/9/2018).

Jokowi mengatakan, ia sudah mengupayakan agar penguasaan tanah oleh rakyat berjalan baik. Namun, ia mengeluhkan banyaknya masyarakat yang bertanya soal keadilan dalam distrubusi lahan tersebut. Jokowi pun mengklaim tak pernah memberikan lahan besar-besaran untuk pengusaha.

Jokowi berjanji reforma agraria dengan agenda pembagian sertifikat, redistribusi lahan, dan perhutanan sosial, akan terus berjalan. Ia juga memastikan struktur penguasaan lahan akan betul-betul adil, dengan mendorong pemilik lahan besar bermitra dengan masyarakat.

Jokowi menyebutkan, saat ini ia tengah mengejar target tujuh juta sertifikat tahun ini, dan sembilan juta sertifikat untuk tahun depan. Adapun soal perhutanan sosial, saat ini sudah 1,9 juta hektar lahan yang dibagikan pada masyarakat, dengan target 3 juta hektar pada tahun depan. 

Desakan

Janji Jokowi itu menanggapi desakan dari Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika yang meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk mempercepat reforma agraria.

Hal itu Dewi sampaikan di depan Jokowi, dalam pembukaan Rembuk Nasional Pelaksaan Reforma agraria dan perhutanan sosial di Istana Negara, Kamis (20/09/18).

Menurut Dewi, Perpres tersebut akan memastikan reforma agraria bisa berjalan komprehensif. Selain itu, Dewi juga mendesak Jokowi membuat keputusan politik yang menentang tindakan kekerasan dan kriminalisasi yang sering dialami petani, masyarakat adat, atau nelayan, dalam konflik agraria.

"Kami mendukung Pak Presiden, untuk segera memungkinkan mengeluarkan keputusan politik bagi penyelesaian konflik agraria di seluruh tanah air, di seluruh sektor, sekaligus memastikan pendekatan-pendekatan keamanan yang bersifat mengkriminalkan dan represif masyarakat di kampung, di wilayah adat, dapat dihentikan. Pak Presiden, sertifikasi tanah saja tidak cukup, kami menantikan reforma agraria," kata Dewi di Istana Negara.

Dewi mengatakan, Jokowi harus bisa memastikan struktur penguasaan tanah tidak timpang, melainkan berbasis kerakyatan. Sehingga, ia sangat menunggu realisasi redistribusi tanah, termasuk soal pelepasan kawasan hutan atau pengalihan tanah yang hak guna usahanya habis untuk rakyat. 

Dewi juga sempat mengkritik Jokowi yang seperti berfokus pada program sertifikasi tanah. Menurutnya, sebelum sertifikasi dimulai, harus ada penataan tanah lebih dulu, untuk memastikan pendistribusiannya adil.

Menurut Dewi, pemilik tanah dengan ukuran kecil bisa saja ditambah, sedangkan pemilik besar harus dipotong. Setelah redistribusi lahan tersebut, bisa dilakukan pemberdayaan ekonomi oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.