Share This

Gubernur Bali: Ada Perpres atau Tidak, Reklamasi Teluk Benoa Tak Dilanjutkan

Gubernur Bali Wayan Koster tak akan mengabulkan setiap permohonan reklamasi, meski Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 tentang kawasan pesisir Teluk Benoa membuka peluang untuk mereklamasi.

BERITA , NUSANTARA , NUSANTARA

Rabu, 05 Sep 2018 13:53 WIB

Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) bersama Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta- Gubernur Bali I Wayan Koster memastikan proyek reklamasi Teluk Benoa tak akan berlanjut.

Wayan tak akan mengabulkan setiap permohonan reklamasi, meski Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 tentang kawasan pesisir Teluk Benoa membuka peluang untuk reklamasi.

Namun, Wayan juga tak berencana meminta Presiden Joko Widodo agar membatalkan Perpres tentang kawasan pesisir Teluk Benoa. Ia mengatakan, Perpres tersebut tidak memerintahkan untuk reklamasi.

"Perpres tidak menyuruh reklamasi. Jadi mau ada Perpres atau tidak, kalau gubernur mengatakan tidak ada reklamasi, maka tidak akan dilaksanakan. Perpres itu memberi ruang kalau mau dilakukan reklamasi. Boleh, tapi tidak menyuruh," kata Wayan usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (5/9/2018).

"Jadi mau direklmasi, memanfaatkan ruang yang disediakan atau tidak, itu tergantung pengambil kebijakan. Tidak perlu aturan, Cukup kebijakan," jelasnya.

Wayan berjanji akan konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa. Sehingga, rencana proyek tersebut tak akan dilanjutkan. Ia mengatakan, sikap penolakannya tersebut sesuai dengan keinginan seluruh warga Bali yang menolak rencana reklamasi.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah membatalkan Amdal PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) lantaran dianggap tak memenuhi syarat sosio-kultural.
Namun pasca-pembatalan Amdal, warga Bali juga mendesak agar Jokowi membatalkan Perpres 51 tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.