Share This

Bagikan Sertifikat Tanah, Jokowi: Sengketa Terjadi Karena Warga Tak Pegang Bukti

Menurut Jokowi, pembagian sertifikat pada rakyat tersebut untuk menghindari sengketa lahan.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 26 Sep 2018 15:38 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan masyarakat saat penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/9). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo membagikan 10 ribu sertifikat tanah ke warga Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Banten. Jokowi mengatakan, pembagian sertifikat itu merupakan bagian dari target 7 juta sertifikat yang bakal dibagikan tahun ini.

Menurutnya, pemberian sertifikat pada rakyat untuk menghindari sengketa lahan.

"Kenapa sertifikat sekarang ini kita percepat pembuatannya? Karena setiap saya pergi ke desa, pergi ke kampung, pergi ke kabupaten, pergi ke provinsi, tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa, banyak sekali sengketa tanah, konflik tanah. Kenapa itu terjadi? Karena masyarakat tidak pegang hak bukti hukum atas tanah, yang namanya sertifikat," kata Jokowi di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (26/9/2018).

Jokowi pun berpesan agar warga memanfaatkan sertifikat dengan bijak. Misalnya saat akan mengambil kredit di perbankan, Jokowi mengingatkan agar uang tersebut hanya digunakan untuk modal usaha.

Baca juga:

Di Provinsi Banten diperkirakan terdapat 3,9 juta bidang tanah, dengan 56 persen di antaranya telah terdaftar dan bersertifikat. Sehingga, masih ada 1,7 juta bidang tanah lagi yang harus disertifikasi.

Jokowi pun menargetkan sertifikasi rampung pada 2023. Adapun tahun ini, Banten mendapat jatah 400 ribu sertifikat, dengan 130 ribu di antaranya telah dibagikan kepada masyarakat.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.