HEADLINE

[Ralat] Diancam Demo, Pemkot Jambi Segel Tiga Gereja

"Penyegelan tiga gereja di Kota Jambi tanpa disertai pemberitahuan terlebih dulu ke jemaat."

KBR, Jakarta - Pemerintah Kota Jambi menyegel tiga gereja di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis (27/9/2018) pagi. Tiga gereja itu antara lain Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo, dan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi.

Sebuah kertas purtih bertulis "Bangunan/Kegiatan Ini Disegel" ditempel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Jambi di pintu. Pada kertas itu ditulis, tiga poin yang dilanggar antara lain Peraturan Daerah Nomor 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang Izin Gangguan dan Perda Nomor 03 tahun 2015 tentang IMB. Surat ditandatangani penyidik Satpol PP Kota Jambi, Said Faizal.

Menurut pengurus Gereja Methodist Indonesia Ojahan Tampubolon, penyegelan terjadi tiba-tiba. Ia menduga, langkah itu ditempuh setelah adanya desakan dari sekelompok orang dan ancaman demonstrasi melibatkan 1.000 orang.

Berdasarkan kronologi yang diterima KBR, penutupan oleh Satpol PP dibantu TNI dan polisi itu tanpa didahului informasi ataupun surat pemberitahuan Pemkot Jambi. Saat penyegelan pun, petugas tak memberikan juga menunjukkan surat keputusan dari pemda setempat. Ini pula yang memicu kebingungan dan penolakan pengurus gereja.

Kertas segel dari Satpol PP Pemkot Jambi ditempel di salah satu gereja yang ditutup. (Foto: Pengurus Gereja)

Kendati begitu, Ojahan bercerita, tak ada perlawanan saat pasukan dari Satpol PP Pemkot Jambi menyegel bangunan yang menjadi tempat ibadah jemaat sejak 1998. Para jemaat hanya bisa menangis tatkala menyaksikan petugas menyegel gereja.

"Perlawanan tidak ada, tetapi para ibu-ibu jemaat saya itu, mengucurkan air mata. Mereka berkata begini: ini bukan tempat maksiat, ini tempat kami beribadah," kata Ojahan kepada KBR, Kamis (27/9/2018) malam.

"Ini bukan tempat bermain-main. Kami hanya beribadah di sini, berdoa kepada tuhan. Kenapa pemerintah sampai hati menutup tempat ibadah? Begitu," tambahnya.

Ojahan menceritakan, sebelum gereja berdiri sekitar 20 tahun silam, para jemaat beribadah di jalanan. Tetapi kata dia, masyarakat lantas meminta mereka beribadah ke tempat yang saat ini menjadi gereja.

Gereja Methodist Indonesia pun dibangun. Sejak itu hingga kemarin sebelum disegel, menurutnya seluruh kegiatan berlangsung aman. "Tidak ada masalah apa-apa," kata Ojahan.

Baca juga:

<li><b><a href="http://kbr.id/berita/08-2018/di_hadapan_jokowi__ketua_pgi_keluhkan_pelanggaran_ham_hingga_kasus_meiliana/97055.html">Di Hadapan Jokowi, Ketua PGI Curhat Soal Pelanggaran HAM hingga Intoleransi</a><br>

<li><a href="http://kbr.id/headline/03-2018/gereja_disegel__ini_ibadah_ke_166_jemaat_gki_yasmin___filadelfia_di_seberang_istana/95583.html"><b>Gereja Disegel, Ratusan Kali Jemaat GKI Yasmin dan Filadelfia Ibadah di Seberang Istana</b></a>&nbsp;<br>

Awal Mula Penyegelan

Pangkal penyegelan tiga gereja di Kota Jambi diduga bermula dari surat kepada Pemerintah Kota pada 12 Juli 2018. Surat keberatan atas adanya gereja itu mengatasnamakan warga dan tokoh masyarakat di beberapa RT di Kelurahan Kenali Besar. Isinya, mendesak Pemkot segera menghentikan kegiatan di gereja-gereja itu dengan alasan mengganggu, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga munculnya kekhawatiran kawasan itu bakal dijadikan lokasi khusus peribadatan--mengingat lokasi tiga gereja berdekatan.

Ojahan mengakui, pihaknya belum memiliki surat izin. Tapi ketiadaan legalitas itu menurutnya tak lepas dari berbelitnya proses pengurusan.

"Surat izin memang belum ada, kita sedang mengurus. Berkali-kali ganti pendeta di sini, kemauan sebenarnya mengurus surat izin. Tetapi surat izin untuk gereja sangat sulit ditemukan di negara ini," jelas Ojahan.

Sehingga ia pun menyebut alasan itu mengada-ngada. Lagipula selama ini menurutnya warga sekitar sudah tahu bahwa gereja itu tak ber-IMB. Karena itu Ojahan dan jemaat lain masih bertanya-tanya alasan sesungguhnya di balik desakan sebagian warga ke pemkot untuk menyegel tiga gereja di sana.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Jambi, Liphan Pasaribu juga mengatakan tak tahu-menahu latar permintaan masyarakat. Hanya saja ia mengakui, Pemkot menerima surat desakan. Ia mengklaim, pertemuan beberapa kali telah dilakukan guna mengurai soal. Tapi desakan masih mengalir maka akhirnya, pemerintah setempat memutuskan untuk sementara menyegel ketiga gereja.

Baca juga:

<li><b><a href="http://kbr.id/headline/02-2018/jokowi__tidak_ada_tempat_bagi_kelompok_intoleran_di_negeri_ini/95020.html">Jokowi: Tidak Ada Tempat Bagi Kelompok Intoleran</a>&nbsp;<br>

<li><a href="http://kbr.id/berita/08-2018/setara_institute__pelanggaran_kebebasan_beragama_dan_berkeyakinan_meningkat/96974.html"><b>Temuan Setara 2018, Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Meningkat</b></a>&nbsp;<br>

Liphan mengungkapkan, sempat memanggil pihak gereja sebelum Satpol PP menyegel. Ojahan salah satunya. Menurutnya, pihak gereja terkejut mengetahui ada surat desakan dari masyarakat. Sebab, selama ini tidak ada masalah berkaitan dengan kegiatan gereja.

"Jadi ada faktor-faktor tertentu. Kami belum bisa mengetahui apakah ada unsur-unsur lain," tutur Liphan kepada KBR.

Dia melanjutkan, setelah itu Pemkot Jambi memanggil perwakilan warga yang mengirim surat desakan. Dalam pertemuan dengan salah satu Ketua RT, kata Liphan, mencuat ancaman demo besar-besaran pada Jumat (28/9/2018) jika Pemkot tidak menutup tiga gereja di Kota Jambi.

Pada Rabu (26/9/2018), Liphan pun mengundang perwakilan dari beberapa pihak di antaranya Polisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hasil pertemuan, Pemkot Jambi memutuskan untuk menyegel tiga gereja pada Kamis (27/9/2018) atau sehari sebelum ancaman demo bakal digelar.

"Diputuskan, untuk menghindari keributan yang tidak diinginkan, sementara kami tutup dulu."

Selama status gereja disegel, Pemkot menjanjikan bakal mencari solusi atas pelarangan kegiatan peribadatan di tiga gereja di Kota Jambi tersebut. Menurut Liphan, Pemkot tengah memikirkan cara untuk menjamin agar jemaat tiga gereja tetap bisa beribadah.

Pengurus FKUB Kota Jambi menganggap, langkah menutup tiga gereja sudah tepat. Ketua FKUB Husin Abdul Wahab beralasan, jika desakan sekelompok orang itu tak dipenuhi, ia khawatir bakal memantik keributan.

"Nanti akibatnya, sesuatu yang tidak kita harapkan. Kalay tidak ditutup secepatnya, masyarakat bakal menutup sendiri. Kalau masyarakat menutup sendiri, kan heboh. Beritanya bisa sampai luar negeri," ungkap Husin saat dihubungi KBR.

Baca juga:

<li><b><a href="http://kbr.id/headline/12-2017/lahan_gereja_dibagi_untuk_masjid__gki_yasmin__pembagian_terserah_wali_kota_bogor/94168.html">Lahan Gereja Dibagi untuk Masjid, GKI Yasmin: Terserah Wali Kota Bogor</a>&nbsp;<br>

<li><a href="http://kbr.id/berita/07-2018/ngobrol_bareng_ariel_heryanto__mulai_dari_sumber_kebencian_hingga_kerinduan_akan_yang_asli/96639.html"><b>Ngobrol Bareng Ariel Heryanto, dari Sumber Kebencian hingga Kerinduan akan Yang Asli</b></a>&nbsp;<br>

Ralat Berita: Pada berita berjudul "Diancam Demo, Pemkot Jambi Segel Tiga Gereja" yang dimuat pada Jumat (28/9/2018) terjadi kesalahan penulisan nama narasumber pengurus Gereja Methodist Indonesia, ditulis Oberlin Tampubolon. Ralat dilakukan Minggu (30/9/2018) pukul 20.30 WIB. Kami mohon maaf dan berita kami perbaiki. Terima kasih.

Editor: Nurika Manan

• penyegelan gereja
• gereja
• Jambi
• Diskriminasi