Share This

Temukan Fakta Baru, Amnesty Internasional Desak Penghentian Pelanggaran HAM di Rakhine

" Myanmar, Bangladesh dan Komunitas International juga harus memastikan semua pengungsi dan orang-orang lain dapat kembali ke rumah mereka"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 15 Sep 2017 13:51 WIB

Pengungsi Rohingya berjalan melalui air setelah menyebrangi perbatasan menggunakan perahu di Sungai Naf, Teknaf, Bangladesh, Kamis (7/9). (Foto: ANTARA/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

KBR, Jakarta- Amnesty International mendesak Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict mengatakan, lembaganya mengklaim telah menemukan bukti baru soal perlakuan militer Burma (Myanmar) yang membakar permukiman Rohingya sekaligus menembaki warga ketika mereka mencoba melarikan diri.

Kata dia, bukti itu diambil dari sejumlah sumber mulai dari data deteksi kebakaran, citra satelit, foto, video hingga wawancara langsung dengan puluhan pengungsi yang menjadi saksi mata.

"Mereka juga harus memastikan PBB dan organisasi kemanusiaan yang lain memiliki akses yang penuh dan tidak terbatas ke semua bagian negara Myanmar. Dan memastikan organisasi dan operasi kemanusiaan yang saat ini ditangguhkan di negara bagian Rakhine dapat melanjutkan operasinya. Myanmar, Bangladesh dan Komunitas International juga harus memastikan semua pengungsi dan orang-orang lain dapat kembali ke rumah mereka serta dapat memastikan wartawan independen bisa memiliki akses yang sama untuk meliput permasalahan disana," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/09).

Selain itu Amnesty  juga mendesak Pemerintah Myanmar memberikan akses yang penuh kepada Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk Rohingya bekerja menyelidiki pelanggaran HAM yang diduga dilakukan secara sistematis tersebut. Dia mengancam akan menghimpun semua organisasi kemanusiaan diseluruh dunia untuk memperkarakan masalah ini sehingga Pemerintah Myanmar diberikan sanksi yang berat dari PBB.

Peneliti Amnesty International untuk Myanmar, Laura Haigh dalam konferensi pers jarak jauh  mengatakan, lebih dari 80 lokasi permukiman warga Rohingya di Rakhine dibakar sejak serangan 25 Agustus lalu. Selain itu, lebih dari 370 ribu warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Dia mengatakan mendapatkan fakta tersebut karena terjun langsung di daerah perbatasan Myanmar dan Bangladesh dan menghimpun beberapa fakta di lapangan.

"Ada pola kekerasan yang jelas dan sistematis. Pasukan keamanan mengelilingi sebuah desa, menembaki orang yang melarikan diri yang panik dan kemudian membakar rumah hingga rata dengan tanah. Ini adalah kejahatan kepada kemanusiaan," ucapnya.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi kata dia, ada temuan yang dilengkapi dengan bukti yang kuat soal militer Myanmar menggunakan ranjau untuk melukai warga Rohingya. Kata dia, diduga Ranjau-ranjau itu ditanam militer agar warga Rohingya tak kembali ke rumah-rumah mereka dari kamp pengungsian.

Kesimpulan ini didapat setelah dia berkonsultasi dengan pakar alat utama sistem persenjataan yang memastikan, ranjau tersebut memang merupakan ranjau dan milik militer Myanmar.

"Narasumber kami melihat militer mengeluarkan benda sebesar buah mangga, tapi warna hitam, lalu ditanam di dalam tanah. Ternyata itu adalah ranjau," tambahnya.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.