Share This

Suap Moge Harley Davidson, BPK Siapkan Sanksi bagi Auditornya

Sanksi terberat dari peraturan BPK adalah pencopotan dari jabatan auditor

BERITA , NASIONAL

Jumat, 22 Sep 2017 19:02 WIB

Wartawan mengabadikan foto barang bukti suap motor Harley Davidson kepada auditor BPK saat diberikannya keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/9). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menjatuhkan sanksi kepada Sigit Yugoharto (SGY) usai ditetapkan tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, Sigit telah diperiksa secara internal oleh Majelis Kehormatan Kode Etik.

Sesuai dengan peraturan BPK (nomor 3 tahun 2016), sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah pencopotan dari jabatan sebagai auditor.

"Begitu selesai, Majelis Kode Etik akan menentukan jenis sanksinya. Dan sesuai dengan ketentuan, Majelis Kode Etik bisa menentukan paling berat profesi, tidak boleh menjadi auditor. Dari sisi disiplin pegawai, sesuai dengan aturan PP nomor 53 (tahun 2010), dia bisa (dianggap  melakukan) pelanggaran berat. Sementara wilayah pidana sedang bekerja sesuai dengan kewenangannya KPK," kata Yudi saat konferensi pers di KPK, Jumat (22/9/2017).

Baca: Suap Harley Davidson, KPK Tetapkan 2 Tersangka

Yudi menambahkan BPK bakal terus melakukan penguatan pada pengawasan internal, di antaranya melalui sistem pengendalian gratifikasi, whistle blowing system serta laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

"Ini yang penting karena tantangan BPK ke depan cukup besar dan kita ingin mempertahankan marwah BPK sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang ada," ujar dia. 

 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.