Share This

Putusan Etik Penembakan Deiyai, Amnesty Internasional: Langgengkan Impunitas

"Harus dibawa ke pengadilan sipil. Hakim-hakim sipil itulah yang kemudian mengambil keputusan terhadap derajat kesalahan mereka."

, BERITA , NASIONAL

Senin, 04 Sep 2017 10:01 WIB

Author

Bambang Hari

Putusan Etik Penembakan Deiyai, Amnesty Internasional: Langgengkan Impunitas

Ilustrasi: Aksi solidaritas penembakan Deiyai. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menggagas petisi #Justice4Deiyai. Kata Usman, petisi itu sebagai kecaman atas putusan sidang etik terhadap sembilan anggota polisi yang terlibat dalam kasus bentrokan di Deiyai, Papua. Bentrokan itu menewaskan seorang warga, Yulianus Pigai.

Kata Usman, penggunaan sidang etik untuk menghukum pelaku hanya menekankan kembali keengganan kepolisian untuk menerima   investigasi eksternal independen. Kata dia, keputusan kepolisian Papua tersebut harus dikaji lagi. Selain itu  memulai   investigasi eksternal independen untuk menuntaskan kasus penembakan tersebut.

"Persoalan hilangnya nyawa adalah persoalan pidana atau delik publik. Karena itu harus dibawa ke pengadilan sipil. Hakim-hakim sipil itulah yang kemudian mengambil keputusan terhadap derajat kesalahan mereka dan hukuman seperti apa yang dipandang setimpal atas perbuatan atas perbuatan mereka itu. (Harus dipecat dulu dari kepolisian?) Tidak harus dipecat. Pengadilan sipil tetap bisa mengadili polisi aktif. Itulah yang kami minta," kata Usman saat ditemui di kantornya.

Usman  menambahkan, putusan sidang etik itu juga menegaskan kultur impunitas terhadap para anggota kepolisian yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam menjalankan perintah yang menyebabkan jatuhnya korban sipil.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.