Share This

Panglima Sebut Senjata Ilegal, Mabes Polri: Untuk BIN Tak Harus Izin TNI

"Aturannya adalah BIN mengajukan kepada Polri, Polri memproses memberikan rekomendasi ke Pindad."

BERITA , NASIONAL

Senin, 25 Sep 2017 22:02 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), menegaskan pengadaan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelegen Negara (BIN) tidak harus sesuai izin TNI. Itu karena senjata yang dipesan adalah jenis nonmiliter, yang pengadaannya  melalui rekomendasi Polri.

Juru Bicara Mabes Polri, Setyo Wasisto mengatakan, senjata yang dipesan untuk BIN itu adalah 500 unit jenis senjata pucuk berkaliber 9 milimeter. Itu digunakan untuk keperluan latihan oleh BIN  dan pengajuan rekekomendasinya sudah sejak awal tahun ini.

"Aturannya adalah BIN mengajukan kepada Polri, Polri memproses memberikan rekomendasi ke Pindad. Nah begitu senjatanya dapat, akan diidentifikasi oleh Polri, spesifikasinya dan nomor kartunya," katanya saat ditemui di Mabes Polri, Senin (25/09/17)

Baca juga:


Setyo menegaskan jika pengadaan itu tidak harus melalui pengawasan atau seizin TNI.

"(Izin TNI tidak pak?) Tidak, sudah lazim dilakukan. Biasanya institusi seperti BIN, BNN, Bea Cukai, Kementerian Kehutanan untuk Jagawananya. Karena untuk senjata nonmiliter," jelasnya.

Setyo juga menjelaskan  5000 pucuk senjata yang dipesan oleh Polri   tidak termasuk yang dipesan oleh BIN. Menurutnya, pemesanan 5 ribu pucuk senjata oleh Polri itu untuk mempersenjatai petugas yang melakukan penjagaan seperti polantas. Karena sebelumnya, pasca banyaknya penyerangan terhadap aparat. Kapolri mengajukan anggaran untuk mempersenjatai petugas di lapangan.

"Sudah dikabulkan bahkan rencana itu, anggarannya lupa, tapi kalau dibelikan itu bisa dapat 15 ribu pucuk senjata. Tapi karena Pindad hanya ada 5 ribu, ya sisanya kita impor. Itu harus selesai tahun ini karena pakai APBNP, rencananya dari Jerman atau Austria," jelas Setyo.

Sementara ketika ditanya adakah kaitannya pernyataan Panglima TNI yang menyebutkan ada institusi yang akan mendatangkan 5 ribu senjata ilegal, ia tidak berkomentar banyak.

"Saya tidak bisa berkomentar itu," jelasnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.