Menkeu: Cegah Korupsi? Perlu Audit Khusus Laporan Keuangan Institusi Pemerintah

"Kalau di dalam setiap laporan ada mark up, kemudian mark up itu dipakai untuk menyogok. Itu tidak akan terlihat, kecuali kalau dilihat tingkat kewajaran, melalui audit tujuan tertentu."

Kamis, 14 Sep 2017 13:39 WIB

Author

Ninik Yuniati

Menkeu: Cegah Korupsi? Perlu Audit Khusus Laporan Keuangan Institusi Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan ada audit khusus untuk memeriksa potensi korupsi dalam laporan keuangan lembaga negara. Sri Mulyani mengatakan praktik korupsi di birokrasi sult dideteksi melalui laporan keuangan. 

Ia mengatakan meski laporan keuangan lembaga negara atau instansi berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, namun itu tidak menjamin bebas dari korupsi. Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap unsur penyelenggara negara.

"Kalau di dalam setiap laporan ada mark up, kemudian mark up itu dipakai untuk menyogok. Itu tidak akan terlihat, kecuali kalau dilihat tingkat kewajaran, melalui audit tujuan tertentu atau audit tujuan khusus. Jadi WTP tidak meng-capture, tidak menangkap masalah tadi. Tapi dia melihat bahwa dia sudah comply dari perencanaan, penganggaran dan eksekusinya mengikuti asas akuntansi. Tingkat kewajaran itu mesti harus dinilai dengan prosedur lain. Jadi saya katakan tadi WTP  tidak berarti bahwa Anda bebas korupsi," kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di jajaran pemerintah daerah. OTT dilakukan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Penyidik KPK menciduk tujuh orang, termasuk kepala daerah dan kepala dinas. OTT tersebut diduga berkenaan dengan suap pengurusan proyek.

Operasi tangkap tangan itu merupakan operasi KPK keenam sejak Agustus 2017. Sebelumnya KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, pejabat Panitera di PN Jakarta Selatan Tarmizi, Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno hingga hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana. Terakhir, KPK menangkap Bupati Kabupate Batubara, SUmatera Utara.

Pada 2016, KPK bahkan melakukan 17 kali operasi tangkap tangan yang merupakan rekor penangkapan terbanyak dalam waktu setahun.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Aparat Dinilai Tak Tegas Usut Pelaku Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Kabar Baru Jam 15

Mengenal Sastra Dari Selatan

Kabar Baru Jam 14