Share This

Kurang Bukti, Bareskrim Polri Kembalikan Laporan Kivlan Zein terhadap Aktivis YLBHI

"Buktinya masih kurang," kata Kivlan saat keluar dari Bareskrim.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 20 Sep 2017 13:18 WIB

Aparat kepolisian bernegosiasi dengan massa yang mengepung kantor LBH Jakarta, Minggu (17/9/2017). Massa menentang kegiatan LBH karena dicurigai untuk membangkitkan PKI. (Foto: KBR/Ria Apriyani)

KBR, Jakarta – Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menolak laporan pengaduan dari bekas Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.

Kivlan Zein melaporkan Isnur ke Bareskrim Polri lantaran menyebut Kivlan sebagai dalang penyerangan massa ke kantor LBH Jakarta dan YLBHI pada Minggu (17/9/2017). 

"Saya tidak ikut di dalam sebagai orator atau dalang. Saya juga tidak hadir dalam acara itu, baik Sabtu maupun Minggu," kata Kivlan saat ditemui di Bareskrim Polri, Selasa (19/9/2017).

Kivlan Zein awalnya membawa banyak barang bukti untuk melengkapi laporannya seperti bukti salah satu artikel media. Bukti lain adalah video saat Isnur melakukan konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan Jakarta. 

Namun, kata Kivlan, bukti itu dianggap belum cukup dan Bareskrim meminta Kivlan melengkapi bukti lainnya.

"Buktinya masih kurang," kata Kivlan saat keluar dari Bareskrim.

Nama Kivlan Zein disebut aktivis YLBHI Muhammad Isnur, sebagai orang yang diduga berada di belakang penyerangan kantor YLBHI. Nama lain yang disebut Isnur adalah Rahmat Himran, karena turut menyebarkan undangan dan hoaks di media sosial terkait kegiatan YLBHI. Ramat Himran, menurut Isnur, merupakan presidium aksi 313. 

Namun Kivlan membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.