Share This

Konpers Bawa 5 Koper Dokumen, Pansus ingin Rapat Konsultasi dengan Presiden

"Itu akan memberikan pemahaman kepada Presiden dalam konteks hubungan antarlembaga negara di Indonesia,"

, BERITA , NASIONAL

Senin, 18 Sep 2017 15:30 WIB

Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, Taufiqulhadi dan Masinton Pasaribu membawa lima koper yang berisi dokumen terkait kerja Pansus, Senin (18/09). (Foto: KBR/Gilang R.)

KBR, Jakarta- Pemimpin DPR RI telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapat konsultasi dengan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK. Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi mengatakan, rapat konsultasi diharapkan bisa terlaksana sebelum masa kerja berakhir pada 28 September mendatang.

Taufiq mengatakan, rapat konsultasi antara lembaga legislatif dan eksekutif tersebut juga akan dihadiri Pemimpin DPR. Mengenai waktu pelaksanaannya, Pansus menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Kami berpikir untuk melaporkan tugas dan tujuan Pansus ini penting. Itu akan memberikan pemahaman kepada Presiden dalam konteks hubungan antarlembaga negara di Indonesia," kata Taufiq di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen RI, Senin (18/09/17).

Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menambahkan, Pansus akan membeberkan berbagai temuan Pansus terkait tugas dan kewenangan KPK. Menurut dia, temuan ini bisa menjadi rujukan bagi Presiden Jokowi dalam menentukan arah kebijakan dalam hal pemberantasan korupsi.

"Karena ini berbicara penegakkan hukum ke depan, temuan ini akan penting kami sampaikan ke Presiden. Nanti Pemerintah akan mengkaji," kata Masinton.

Masinton mengatakan, ada beberapa temuan dalam aspek penegakan hukum yang menunjukkan KPK melampaui batas kewenangannya. Ia menuding KPK menafsirkan sendiri kewenangan  yang diatur dalam Undang-undang.

"Ketentuan Perundang-undangan yang sesungguhnya itu bukan ranah penafsiran KPK," ujarnya.

Namun dua Pemimpin Pansus Angket DPR tersebut enggan menjabarkan apa saja temuan dan rekomendasi terhadap tugas dan wewenang KPK. Masinton mengatakan, kesimpulan akhir Pansus terkait empat hal, yakni tata kelola kelembagaan, sistem penegakan hukum, sumber daya manusia dan tata kelola anggaran di KPK.

"Masih kami susun," ujar Masinton yang dalam konferensi pers siang ini membawa 5 koper berisi dokumen hasil kerja Pansus.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.