Share This

Ketua Umum PAN Sarankan KPK Hadiri Pansus Angket: Kenapa Menghindar?

"KPK datang juga dong. Apa yang ditanya ya jelaskan saja. Kenapa harus menghindar? Kan MK sudah memutuskan, jawab saja," kata Zulkifli Hasan.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 15 Sep 2017 17:08 WIB

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Bandung, Jawa Barat, Senin (21/8/2017). (Foto: ANTARA/Agus Bebeng)

KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyarankan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghadiri rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR. 

Zulkifli Hasan mengatakan, KPK tidak perlu menghindari Pansus Angket, agar kegiatan angket bisa selesai tepat waktu pada 28 September mendatang.

"Saya berpendapat ini sudah selesai. Sudahlah, selesaikan tugasnya. KPK datang juga dong. Apa yang ditanya ya jelaskan saja. Kenapa harus menghindar? Kan MK sudah memutuskan, jawab saja," kata Zulkifli di Komplek Parlemen RI, Jumat (15/9/2017).

Pernyataan Zulkifli itu mungkin merujuk sikap Mahkamah Konstitusi yang menolak mengeluarkan putusan sela atau provinsi terhadap uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebelumnya Wadah Karyawan MK menggugat undang-undang itu dan salah satu tuntutan adalah agar MK mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan Pansus Angket selama uji materi berlangsung.

Zulkifli mengatakan posisi PAN akan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan jika masa tugas Pansus diperpanjang, PAN akan ikut mengawal. 

"Kalau ternyata nanti sebagian ada yang memperpanjang dan jalan terus kami ikut ngawal. Tapi kalau kami nggak ikut terus itu berhenti, kami akan berhenti," ujarnya.

Meskipun anggotanya ada dalam Pansus, kata Zulkifli, PAN ingin memperkuat KPK. Ia memastikan PAN akan menolak jika ada wacana pembekuan terhadap KPK.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.