Share This

Kasus Saracen, Alasan Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka

"Akhirnya kami kirim ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan."

BERITA , NASIONAL

Rabu, 20 Sep 2017 14:03 WIB

Tiga orang tersangka dari kelompok Saracen, yang disangka menjadi pelaku penyebar fitnah dan ujaran kebencian. (Foto: Mabes Polri/Publik Domain)

KBR, Jakarta–   Tim penyidik Tindak Pidana Siber (Ditsiber) Bareskrim Polri, melakukan tes kejiwaan terhadap Ketua Saracen, Jasriadi. Hal itu dilakukan karena Jasriadi selalu memberi keterangan yang berbeda saat diperiksa.

Kasubdit V Ditsiber Bareskrim Polri, Purnomo mengatakan, tes kejiwaan dilakukan di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Jasriadi dilakukan pemeriksaan lantaran penyidik selalu dikecoh oleh Jasriadi saat memberi keterangan.

"Update hari ini, Jasriadi karena keterangannya sering berubah-ubah, akhirnya kami kirim ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan. Siapa tau dia stres atau apa, makanya kami periksa untuk jelasnya," katanya saat menyampaikan perkembangan kasus Saracen, Rabu (20/09/17)

Purnomo menambahkan, saat ini kasus kelompok ujaran Saracen masih dilakukan pengembangan. Polisi sudah membaca hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK. Penyidik pun masih belum mau membuka identitas nama besar yang disangkutpautkan oleh kelompok Saracen sebagai pemesan  dan donatur.

"Itu masih didalami lagi, keterkaitannya pun masih kita selidiki lagi. Apakah itu karena politik atau lainnya," jelasnya.

Baca juga:

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.