ICJR: Laporan Pencemaran Nama Baik dengan UU ITE Akan Melonjak di 2018

""Apa yang terjadi saat ini yang dibangun oleh pemerintah maupun polisi menunjukkan bahwa orang gampang melapor ke polisi. Dengan hanya screenshot, dia bisa lapor," kata Direktur ICJR, Supriyadi."

KBR, Jakarta - Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik masih akan terus menjadi instrumen hukum yang menakutkan, terutama menjelang kontestasi politik.

Lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memperkirakan pelaporan pelanggaran pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media elektronik bakal melonjak saat masa pilkada serentak 2018 mendatang hingga pemilu 2019.

Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Eddyono mengatakan, aturan itu berisi jerat ancaman bagi pencemaran nama baik, yang bagi masyatakat kerap kali disinggungkan dengan isu politik.

Maraknya pengaduan juga turut didorong sikap insitusi Polri yang dengan mudah memproses laporan yang masuk, hingga berujung pada pemenjaraan orang lain.

"Pasti akan meningkat lagi, apalagi nanti menjelang Pilkada. Trennya kan selalu naik kalau pilkada. Pilkada ini ajang penting buat pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena saat pemilihan kan orang ada yang kritis, macam-macam. Ini akan cenderung naik. Menurut saya, apa yang terjadi saat ini yang dibangun oleh pemerintah maupun polisi menunjukkan bahwa orang gampang melapor ke polisi. Dengan hanya screenshot layar, dia bisa lapor," kata Supriyadi kepada KBR, Jumat (8/9/2017).

• Kritik Dianggap Penghinaan, Koalisi Sipil Desak Megawati 'Didik' Kembali Kader PDIP   
  
• Terganjal Papua dan UU ITE, Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2017 Tetap Buruk  
  

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Supriyadi mengatakan, tren pelaporan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik pada 2018 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding masa pilkada serentak 2013. Supriyadi menjabarkan mengenai tingginya angka kasus pelaporan pada periode 2014-2017.

Kini, kata Supriyadi, selain penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi yang semakin kuat, publik juga mulai memahami bahwa siapa pun bisa memidanakan orang lain dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pasal UU ITE pertama kali ramai dibicarakan sejak Prita Mulyasari menjadi korban pertama, yang dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional Tangerang, pada 2009 hingga 2012. Sejak saat itu, publik menyimpulkan begitu mudahnya orang memidanakan orang lain karena pernyataan di media sosial.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga dianggap lebih menarik dibanding pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, karena memuat sanksi yang lebih berat. Kecenderungan tersebut, kata Supriyadi, dibuktikan dengan catatan Polri yang menerima sekitar 2.700 laporan terkait pelanggaran UU ITE sepanjang 2016. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 laporan atau 40 persennya telah diselesaikan oleh penyidik.

Menurut Supriyadi, sikap tersebut menunjukkan insitusi Polri terkesan mendukung dan cepat memproses pelaporan UU ITE. Ia mengingatkan polisi agar lebih berhati-hati dalam memproses kasus tersebut, karena kebebasan orang berekspresi di media sosial memang tak mungkin dibatasi.

Editor: Agus Luqman  

• UU ITE
• korban UU ITE
• pemidanaan lewat UU ITE
• pasal karet UU ITE
• pasal pencemaran nama baik
• pencemaran nama baik
• kasus pencemaran nama baik