BERITA

TKI Diperkosa di Taiwan, Ini Sanksi Bagi Agen

""Agensinya adalah Golden Rich Company Ltd. Rencananya besok KDEI kita akan undang agen yang bersangkutan. Kemudian hasil itu kita akan berikan sanksi. ""

KBR, Jakarta- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebut agensi dari buruh migran Indonesia yang menjadi korban perkosaan di Taiwan adalah Golden Rich Company. Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro  menyebut akan dilakukan pemanggilan terhadap agen tersebut besok (14/9/2016).

Kata dia, pemanggilan untuk penentuan sanksi yang akan diberikan kepada karena tidak responsif terhadap pelaporan kasus yang menimpa korban.

"Agensinya adalah Golden Rich Company Ltd. (Sanksi bagi agen?) Rencananya besok KDEI kita akan undang agen yang bersangkutan. Kemudian hasil itu kita akan berikan sanksi. Sanksinya dari sini akan kita berikan suspend jadi untuk sementara kita tidak akan melayani permintaan dari agen itu. (Hanya suspend, bukan pencabutan?) Ya. (Pertimbangan   suspend?) Berdasar dia tidak responsif terhadap pelaporan-pelaporan kita dan lambat didalam merespon kejadian yang mestinya menjadi tanggung jawabnya," papar Agusdin kepada KBR, Selasa (13/9/2016).

Lamanya pembekuan kata Agusdin  baru akan ditentukan setelah pertemuan besok. Ia mengklaim Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang menjadi perwakilan di Taiwan  akan menerapkan format untuk merekam jejak para agen mengenai respon mereka terhadap perlindungan keselamatan buruh migran.  

"Kita melalui perwakilan kita di Taiwan, KDEI kita itu akan menerapkan suatu format terhadap proses pelayanan baik penempatan, maupun perlindungannya. Jadi terhadap agen-agen ini kita punya catatan kalau misalkan yang tidak responsif, mengabaikan pelaporan-pelaporan, kemudian tidak mengutamakan perlindungan, pasti kita akan berikan sanksi. Tentunya sanksinya bermacam-macam, kita beri peringatan misalnya dia minta untuk TKI kita 100, trus kita hanya setujui separuhnya, seperti itu. Kemudian paling ekstrim ya kita tidak layani permintaan dia," ujar Agusdin.

Sebelumnya seorang buruh migran perempuan Taiwan asal Indonesia merekam perkosaan yang menimpanya dan diunggah ke media sosial.  Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menyebut akan memperluas koordinasi dengan NGO yang ada di Taiwan, serta berkomunikasi resmi dengan Kantor Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNP2TKI untuk memastikan akses atas keadilan bagi korban dan berjalannya proses hukum.

"Kita lihat memang respon pemerintah di sana lama melalui KDEI. Banyak kasus yang teman-buruh migran lakukan melalui upload rekan mereka yang sudah koma atau lama dirawat di rumah sakit menjadi korban kekerasan lewat media sosial. Sehingga kemudian kita bisa terhubung, menghubungkan keluarganya, pemerintah setempat karena respon pemerintah sendiri lama," kata Anis kepada KBR (13/9/2016)

Struktur Pembiayaan

Anis menambahkan, beberapa kasus yang menimpa buruh migran Indonesia yang ada di Taiwan diantaranya adalah tak dibayarnya gaji, tindak kekerasan, meninggal dunia, kekerasan seksual, perkosaan dan trafficking. Bahkan kata dia, mereka juga saat ini menjadi incaran kelompok teroris ISIS.

Menurut Anis, rentannya buruh migran Indonesia yang berada di Taiwan   karena tingginya pembiayaan dan lamanya angsuran yang harus ditanggung para calon buruh migran. Taiwan menjadi negara yang paling tinggi struktur pembiayaan bagi buruh migran ini.

"Untuk buruh migran perempuan sendiri, kerentanan itu salah satunya adalah pada masa-masa di mana mereka harus membayar hutang kepada agen baik agen di Indonesia maupun agen di luar negeri melalui potongan gaji. Di Taiwan, masa potongan gaji itu paling panjang di seluruh dunia dari pada di negara lain. Hampir 16 bulan mereka menjalani potongan gaji walau tidak semuanya 100 persen, tetapi masa-masa itu adalah masa rentan dimana mereka tetap bertahan ketika ada terjadi tindak kekerasan dari majikannya karena mereka harus bertahan untuk melunasi hutang-hutannya," ungkap Anis.

Menanggapi hal ini, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro   mengklaim sedang mengupayakan penurunan pembiayaan tersebut.  

"Nggak ada 16 bulan, tapi 9 bulan saja. Kan ada formatnya trus diangsur berapa kali, tapi di sana maksimalnya 9 bulan. (Adakah negosiasi   untuk itu?) Tentu saja kita sedang melakukan itu, karena ternyata cost yang harus dibayar untuk negara Taiwan termasuk tinggi. Misalnya harus ada fee agensi yang harus dibayar jumlahnya cukup tinggi nah ini sedang kita negosiasikan dengan pemerintah setempat untuk bisa diturunkan,"

Tapi Anis membantahnya. Menurut dia Kemenaker belum merespon upaya pembiayaan lebih murah bagi buruh migran yang akan berangkat ke Taiwan.

"Sejak tahun lalu sebenarnya BNP2TKI juga melibatkan kami mulai mereview cost structure (struktur pembiayaan) untuk calon buruh migran ke Taiwan karena sangat mahal sekali sampai 100 juta.  Review sudah selesai dan sudah diusulkan ke Kemenaker. Sayangnya respon Kemenaker sampai hari ini belum kelihatan bagaimana segera mewujudkan pembiayaan lebih murah," pungkas Anis.  

Editor: Rony Sitanggang 

• Buruh migran
• Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro
• Golden Rich Company
• Direktur Eksekutif Migrant Care
• Anis Hidayah