BERITA

Gaji PNS Dipotong Zakat Infak, DPRD Kota Ternate Bentuk Pansus

KBR, TERNATE - Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan penyimpangan kebijakan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan bekas Walikota Ternate Burhan Abdurahman.

Pembentukan Pansus diusulkan Fraksi Partai Golkar, Fraksi partai Nasdem, Fraksi Merah Putih dan Fraksi PDI-P.

Anggota Fraksi Partai Nasdem Nurlela Syarif mengatakan kebijakan itu tidak sesuai dengan mekanisme dan penggunaannya tidak transparan.

"Secara aturan Undang-undang Nomor 38 dan Undang Nomor 23 tentang Sistem Pengelolaan Zakat, lembaga DPRD harus diberikan laporan pertanggung jawaban per tahun seperti apa dana infak, zakat dan shadakah itu penggunaannya. Tapi selama ini faktanya kita tidak pernah, tidak pernah secara formal diberikan laporan," kata Nurlela Syarif.

"Ini persoalan kebijakan yang perlu dievaluasi DPRD. Kalau kebijakan ini dianggap baik, kita dorong. Tapi kalau ada kebijakan ini perlu mendapat catatan penting, saya pikir media yang tepat ya melalui Pansus ini. Sehingga ada evaluasi dan pelajaran sehingga kedepan lebih baik," lanjut Nurlela.

Nurlela mengklaim usulan pembentukan pansus itu telah mendapat persetujuan dari dua pimpinan DPRD.

Dalam waktu dekat pimpinan DPRD akan menggelar rapat Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal paripurna pembentukan Pansus Pemotongan Gaji PNS itu.

Sejak terpilih sebagai Walikota Ternate pada lima tahun lalu, Burhan Abdurahman langsung mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali). Isinya kewajiban bagi seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate untuk dipotong gajinya dengan alasan Zakat, Infak dan Shadakah.

Editor: Agus Luqman

• DPRD
• Kota Ternate
• Maluku Utara
• pemotongan gaji
• PNS
• Gaji PNS
• transparansi kebijakan
• korupsi