Gaji PNS Dipotong Zakat Infak, DPRD Kota Ternate Bentuk Pansus

Dalam waktu dekat pimpinan DPRD akan menggelar rapat Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal paripurna pembentukan Pansus Pemotongan Gaji PNS itu.

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 23 Sep 2015 10:23 WIB

Author

Idhar Abdur Rahman

Gaji PNS Dipotong Zakat Infak, DPRD Kota Ternate Bentuk Pansus

Ilustrasi. (Foto: setkab.go.id)

KBR, TERNATE - Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan penyimpangan kebijakan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan bekas Walikota Ternate Burhan Abdurahman.

Pembentukan Pansus diusulkan Fraksi Partai Golkar, Fraksi partai Nasdem, Fraksi Merah Putih dan Fraksi PDI-P.

Anggota Fraksi Partai Nasdem Nurlela Syarif mengatakan kebijakan itu tidak sesuai dengan mekanisme dan penggunaannya tidak transparan.

"Secara aturan Undang-undang Nomor 38 dan Undang Nomor 23 tentang Sistem Pengelolaan Zakat, lembaga DPRD harus diberikan laporan pertanggung jawaban per tahun seperti apa dana infak, zakat dan shadakah itu penggunaannya. Tapi selama ini faktanya kita tidak pernah, tidak pernah secara formal diberikan laporan," kata Nurlela Syarif.

"Ini persoalan kebijakan yang perlu dievaluasi DPRD. Kalau kebijakan ini dianggap baik, kita dorong. Tapi kalau ada kebijakan ini perlu mendapat catatan penting, saya pikir media yang tepat ya melalui Pansus ini. Sehingga ada evaluasi dan pelajaran sehingga kedepan lebih baik," lanjut Nurlela.

Nurlela mengklaim usulan pembentukan pansus itu telah mendapat persetujuan dari dua pimpinan DPRD.

Dalam waktu dekat pimpinan DPRD akan menggelar rapat Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal paripurna pembentukan Pansus Pemotongan Gaji PNS itu.

Sejak terpilih sebagai Walikota Ternate pada lima tahun lalu, Burhan Abdurahman langsung mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali). Isinya kewajiban bagi seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate untuk dipotong gajinya dengan alasan Zakat, Infak dan Shadakah.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.