Biaya Politik Tinggi, Pengganjal Perempuan Bertarung di Pilkada

Masyarakat kerap kurang percaya atau meragukan calon perempuan di pilkada.

BERITA | PILIHAN REDAKSI | DAERAH BICARA | NASIONAL

Rabu, 16 Sep 2015 17:05 WIB

Author

Eka Jully

Biaya Politik Tinggi, Pengganjal Perempuan Bertarung di Pilkada

Pilkada serentak yang akan dihelat pada Desember mendatang  minim  keterwakilan perempuan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dari data Perludem, banyak daerah penyelenggara pilkada  tidak punya calon kepala daerah perempuan.

Menurut Uni Tanti  Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumatera Barat, faktor kultural,  budaya, dan agama  menjadi faktor sedikitnya perempuan bertarung di pilkada. Ditambah pula dengan  kebijakan partai politik yang dianggapnya setengah hati menerima calon perempuan.

“Masyarakat juga kurang percaya  atau meragukan calon perempuan di pilkada. Selain itu biaya  pilkada juga tinggi.Tapi kalau perempuan punya finansial yang besar, bisa mendulang suara banyak, apalagi kalau keluarganya terpandang. Di partai politik pun, saya melihat tidak menyiapkan kader untuk muncul ke dunia kancah pilkada, malah orang yang beruang melamar parpol untuk maju ke pilkada. Perempuan tak punya uang untuk itu,” jelasnya saat berbincang bersama KBR pada program Daerah Bicara, Rabu (16/9/2015).

Ia menambahkan, di Minangkabau sebenarnya ada yang memberi ruang untuk perempuan agar muncul di permukaan ranah politik. Sayangnya, kata Tanti, ninik mamak juga  berperan aktif terhadap kemunculan perempuan di luar rumah atau di kancah politik. Hal inilah yang membuat jalan perempuan untuk maju di pilkada menjadi abu-abu.

“Perjuangan perempuan di Sumbar cukup berat sekali. Untuk memunculkan perempuan di pemilu legislatif (pileg) saja susahnya minta ampun. Bahkan, ada Kabupaten kota yang tak ada perempuannya, Solok Selatan dan Mentawai, tak ada legislatif perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Peneliti Perludem, Mahardika, jika ada perempuan yang akan mencalonkan diri maju ke pilkada, partai politik akan lebih melihat  elektabilitas dan popularitas tinggi. Karena dua faktor tadi bisa dijadikan modal untuk meraih suara tinggi. Dalam hal ini, kualitas tidak menjadi hal yang diperhitungkan.

Selain itu, ada  banyak perda yang diskriminatif terhadap perempuan, yang semakin menyudutkan posisi perempuan untuk bertarung. Untuk itu, Mahardika menyarankan, jika partai ingin memunculkan calon perempuan, kebijakan yang dibuat pun harus ramah perempuan.  
“Misalnya,  jangan mengadakan rapat terlalu malam, karena perempuan mempunyai beban domestik atau rumah tangga,” katanya.


Untuk mendongkrak jumlah calon perempuan di pilkada, Mahardika menyarankan, untuk  menurunkan persyaratan dukungan untuk wanita hingga 30 persen. Parpol pun diharapkan dapat  menjemput bola di daerah untuk mencari jadi kader perempuan yang berkualitas agar bisa diajukan menjadi pemimpin.


Editor: Rony Sitanggang
  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN