Refly Harun: Celakanya Orang Indonesia Tidak Tahu Diri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk menyetujui keputusan mereka yang menunda pelantikan empat anggota DPR yang tersangkut korupsi.

BERITA

Selasa, 23 Sep 2014 17:01 WIB

Author

Anto Sidharta

Refly Harun: Celakanya Orang Indonesia Tidak Tahu Diri

Refly Harun, DPR, Korupsi, Pelantikan

KBR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk menyetujui keputusan mereka yang menunda pelantikan empat anggota DPR yang tersangkut korupsi. Diantara mereka adalah Jero Wacik, bekas Menteri Energi Sumber Daya Mineral dari Partai Demokrat. Lainnya, dua politikus PDIP yakni Idham Samawi dan Herdian Kusnadi. Hal ini, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, tidak diatur dalam undang-undang. “Sesungguhnya itu adalah inisiatif dari partai politik,” ujar Refly Harun dalam Program Sarapan Pagi KBR, Selasa (23/9).

Berikut petikan wawancara selengkapnya dengan Refly Harun.

Kalau secara hukum ini bisa ditunda?

Jadi ini wilayah yang tidak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi kalau kita bicara wilayah diskresi seperti ini maka sesungguhnya itu adalah inisiatif dari partai politik. Karena KPU dan presiden hanya punya kewajiban administrasi. Jadi KPU kewajibannya adalah menyampaikan nama-nama yang terpilih kepada presiden dan kewajiban presiden untuk kemudian mengeluarkan Keppres tentang pengangkatan mereka sebagai anggota DPR.

Seandainya ada perspektif pemberantasan korupsi, mestinya partai politik yang kemudian anggotanya itu tunda dulu pelantikannya. Tetapi yang lebih baik lagi adalah partai politik berinisiatif mengganti mereka walaupun untuk mengganti ini ada persoalan juga. Karena Undang-undang mengatakan ada empat klausul orang bisa diganti yaitu pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, ketiga tidak lagi memenuhi syarat, dan keempat dia terlibat dalam pemalsuan dokumen atau tindak pidana money politic dalam proses pemilu juga sudah berkekuatan hukum tetap.

Paling bisa kita masukkan mungkin syarat tidak lagi memenuhi syarat. Tapi rupanya setelah saya baca syarat-syarat tersebut ya sudah harus putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga ini wilayah yang sebenarnya abu-abu tetapi kalau partai ikut pro pemberantasan korupsi maka dia yang berinisiatif.

Kalau tidak ada inisiatif bagaimana?


Kalau tidak inisiatif maka sesungguhnya sebagai pejabat publik ya KPU rawan untuk kemudian tunda pelantikan. Karena KPU tidak boleh berpolitik, presiden pun begitu karena dia hanya mengemban sebagai kewajiban administrasi saja. Karena kalau subjektivitas itu diserahkan kepada KPU dan presiden besok-besok berbahaya, tiba-tiba presiden merasa punya kewenangan seperti itu sikap partainya sama ia tidak tunda pelantikannya, ketika berbeda ia tunda.

Persoalan lagi adalah kalau pelantikannya ditunda maka kemudian posisi itu akan lowong dan dalam kelowongan itu maka yang dirugikan dua pihak, partai politik karena kurang personelnya dan masyarakat di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Jadi menurut saya beberapa solusi yang bisa ditawarkan pertama partai politik yang berinisiatif mengganti calon yang bersangkutan. Kedua partai politik kalau memang misalnya yang bersangkutan mengundurkan diri, kalau mau mengundurkan diri maka kemudian tidak ada persoalan.

Tetapi pasti jarang yang mau mengundurkan diri, kalau tidak mau mengundurkan diri partai politik yang berinisiatif mengajukan surat agar bisa diganti. Tapi ini juga wilayahnya yang tidak ada hukumnya sesungguhnya tetapi ini diskresi keberanian partai politik. Ketiga adalah kalau membandel diberhentikan dari keanggotaan partai politik. Kan dulu tahun 2009 ada juga cara menggantikan dan cara memberhentikan jadi agak nakal partai politiknya. Jadi ketika ada calon yang ditengarai tidak memenuhi syarat lagi ketika bernegosiasi tiba-tiba partai politik memberhentikan, kemudian digantikan calon di bawahnya. Keempat tetap dilantik tapi partai politik langsung menggantikan atau mem-PAW (pergantian antar waktu, red.). Untuk PAW ini sebenarnya tidak ada syarat yang penting diajukan partai politik itulah yang kita sebut recall. Kelima ya dilantik dan membiarkan sampai kemudian status hukumnya jelas, kalau sudah jelas status hukumnya maka dia akan diganti.

Dari lima pilihan ini yang paling tidak dilematis adalah pilihan mengundurkan diri yang bersangkutan. Cuma celakanya orang Indonesia tidak tahu diri, kalau para politisi di negara yang demokrasinya maju jangankan sudah jadi tersangka misalnya melanggar kode etik saja dia mengundurkan diri sendiri. Kita etika politiknya tidak jalan bahkan kalau bisa mati-matian akan mempertahankan kursi tersebut karena sudah bayar mahal. Ini yang membuat KPU dan presiden tidak mudah untuk memenuhi tuntutan KPK.         


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri