Bagikan:

PPP: Keputusan Gabung ke Jokowi Menunggu Pengesahan RUU Pilkada

BERITA

Senin, 22 Sep 2014 14:53 WIB

Author

Vitri Angreni

PPP: Keputusan Gabung ke Jokowi Menunggu Pengesahan RUU Pilkada

politik, kabinet, koalisi, pilpres 2014

KBR, Jakarta – Koalisi Merah Putih yang diklaim sebagai koalisi permanen tampaknya mulai ditinggalkan pengusungnya. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Jenderal PPP Isa Muchsin menyatakan hal ini dimungkinkan bila Mukernas PPP memutuskan demikian. Selain itu, penentuan sikap tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih atau bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi, menunggu pengesahan RUU Pilkada.

Simak wawancara selengkapnya dalam Program Sarapan pagi KBR (22/9) berikut ini.

Kemana arah koalisi PPP?

“Kalau di PPP nanti pengambilan keputusan di bawah muktamar namanya Mukernas. Di dalam mukernas itu bisa muncul pemikiran untuk perubahan arah koalisi atau tetap.”

Kemarin ada petinggi PPP yang datang ke Rakernas PDIP, ini kesepakatan dari para petinggi PPP yang lainnya atau tidak?

“Karena kita diundang oleh PDIP saya kira ya silaturahmi dan komunikasi politik harus dilakukan. Sebelum pertama agenda kenegaraan 1 Oktober pelantikan anggota DPR, pemilihan pimpinan DPR, dan alat kelengkapan dewan. Kemudian masuk babak berikutnya adalah pelantikan presiden dan pembentukan kabinet. Oleh karena itu PPP harus memiliki sikap yang jelas.”  

Sekarang sikapnya belum jelas ya?

“Sekarang baru keinginan orang, kelompok, personal. Oleh karena itu harus dibulatkan di dalam Musyawarah Kerja Nasional.”

Kalau nanti bergabung ke Jokowi-JK ini PPP dipastikan dapat kursi Menteri Agama?


“Saya kira bukan posisi itu ya. Pertama kalau toh Jokowi itu sebetulnya kembali saja, karena Musyawarah Kerja Nasional di Bandung itu salah satu rekomendasinya saat itu adalah mencalonkan Jusuf Kalla dan Jokowi. Walaupun akhirnya di tengah-tengah ternyata ke Prabowo, ke Prabowo itu pertama karena ketua umum hadir di Gelora Bung Karno dan kedua akhirnya diputuskan di dalam Rapimnas.”

Jadi harus dibatalkan di Rapimnas ya?

“Jadi kalau kita mau membelokkan lagi harus ada instansi untuk itu.”

Di kalangan arus bawah misalnya DPC atau DPD suara yang mendukung ke arah Pak Jokowi berapa banyak?


“Kalau dulu zaman Orde Baru kita dalam posisi oposisi selama 30 tahun, tahun 1973-1997. Kemudian di 1997 pertama di kabinet Habibie sampai hari ini dalam posisi bagian dari pemerintah baik zaman Gus Dur, Megawati, SBY. Masyarakat PPP khususnya para fungsionaris juga agak sulit karena sudah terbangun selama reformasi bagian dari pemerintahan. Kalau kita mau balikkan lagi oposisi atau di luar pemerintah ya bisa karena kita punya pengalaman juga. Tetapi aktor-aktor politik, para politisi yang dulu itu kan sudah tidak ada.”

Ada perkiraan lebih banyak mana?


“Saya bukan masalah banyak kecilnya. Ini tradisinya seperti itu, sekarang sejak reformasi sampai sekarang bagian dari pemerintah dan tiba-tiba disuruh balik lagi ke zaman Orde Baru atau oposisi kan menjadi tidak terbiasa lagi. Di kalangan masyarakat tradisional seperti santri, NU, PPP, PKB itu kalau ada menteri bagian dari mereka itu ada kebanggaan.”

Besar peluangnya untuk berubah ya?

“Iya. Kalau elitnya sih bisa kepentingan sendiri-sendiri, di atas bilang lebih keren oposisi. Makanya harus dimusyawarahkan plus minusnya. Tetapi umpamanya tanggal 25 Koalisi Merah Putih berhasil untuk Pemilukada lewat DPRD itu bisa juga penguatan terhadap Koalisi Merah Putih. Karena di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota itu Koalisi Merah Putih lebih besar daripada kelompok Jokowi-JK untuk menentukan siapa calon bupati, walikota, gubernur. Di DPRD itu nuansanya blok Koalisi Merah Putih dan Jokowi-JK nantinya. “

Tapi Demokrat sudah condong ke Jokowi ya?

“Iya apalagi kalau Demokrat condong ke suara terbanyak atau pemilihan langsung berarti petanya berubah lagi.”

Jadi peluangnya PPP untuk beralih ke Pak Jokowi lebih besar ya?

“Bacaan saya begitu walaupun belum diputuskan. Kan tergantung negosiasi, kalau politik siapa mendapatkan apa saya kira itu juga pakem di dalam politik.”

Di masa pemerintahan SBY dapat lebih dari satu menteri. Sekarang kalau misalnya hanya satu menteri tidak masalah?

“Saya kira pada soal jumlahnya yang penting peran politiknya mendukung pemerintahan baru seperti apa. Itu yang harus di-share PPP dengan kelompok koalisi Jokowi-JK, khususnya pada simbol Megawati karena pernah kerja sama dengan PPP yaitu Pak Hamzah. Saya kira itu kultur ya terbangung sudah lama jadi kepercayaan PDIP dengan PPP tidak ada masalah. Sampai terakhir kepemimpinan duet antara Ibu Mega dengan Pak Hamzah tidak ada persoalan, sudah teruji.”  

   

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Memuja Idola Sampai Sebegitunya

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Most Popular / Trending