BERITA

Anggota Panja RUU Pilkada: Taruhannya adalah Kedaulatan Rakyat

"Kepentingan politik mengubah sikap sejumlah partai politik soal RUU Pilkada."

KBR, Jakarta – Pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipastikan bakal berlangsung seru pekan ini di gedung Parlemen. Partai anggota Koalisi Merah Putih yang semula minta Pilkada dilakukan secara langsung, tiba-tiba berubah haluan dan meminta supaya Pilkada dilakukan DPRD saja. Perubahan ini baru terjadi 3 September lalu ini oleh koalisi yang mengusung Prabowo-Hatta Rajasa sebagai capres-cawapres dalam Pemilu 2014 ini. Koalisi Merah Putih ini terdiri dari Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN. 

Menurut anggota Panja RUU Pilkada Abdul Malik Haramain, perubahan mendadak ini adalah manuver politik dari Koalisi Merah Putih demi menguasai pemerintahan di tingkat daerah. Simak wawancara selengkapnya berikut ini. 

Kalau sekarang banyak  partai yang mendukung pemilihan oleh DPRD ini apa tidak berkebalikan?

“Sebetulnya secara teknis tidak berkonsekuensi negatif. Cuma memang jadi ada masalah ketika misalkan pileg langsung kemudian pilpres langsung tiba-tiba pilkada melalui DPRD. Saya sebetulnya juga heran sebelum hasil pilpres 2014 kemarin itu berlangsung dan kelihatan hasilnya, teman-teman yang sebagian besar hari ini mendukung DPRD itu sebetulnya mereka dulu pilih langsung.” 

Tidak ada waktu itu yang mendukung pemilihan oleh DPRD ya?

“Ada cuma sebagian besar yang sekarang dukung DPRD sebetulnya dulu pilih pemilihan langsung.” 

Demokrat waktu itu mendukung pemilihan langsung ya?

“Iya Demokrat, Golkar, PAN memilih pemilu langsung.” 

Mereka berubah haluan ini apa sebabnya?

“Menurut saya tidak ada lagi kecuali kepentingan politik.”

Dalam hal ini Koalisi Merah Putih? 

“Iya yang tergabung Koalisi Merah Putih.”

Jadi yang sekarang mendukung posisi memilih langsung itu PDIP dan PKB?

“Iya PKS kemudian Hanura. Saya tidak mengerti PKS belakangan seperti apa karena minggu ini sebetulnya kita ada rapat panja. Rapat panja minggu ini akan coba diputuskan apakah langsung atau DPRD dan kalau tidak ada kesepakatan maka terpaksa dibawa ke paripurna. Karena Undang-undang ini sudah sangat lama kita bahas, sudah menghabiskan 6-7 kali masa sidang jadi sebetulnya sudah saatnya Undang-undang ini disahkan.” 

Alasannya lebih mengacu kepada penghematan anggaran dan sebagainya apakah memang aspirasi bisa dihemat semacam itu? 

“Jadi semua fraksi sepakat bahwa pilkada besok harus lebih efisien ketimbang pilkada sebelumnya. Kalau kami melihat pilkada langsung itu bisa kita buat irit, salah solusinya adalah serentak itu. Jadi kalau pilkada serentak perbandingannya dengan tidak serentak itu biayanya jauh lebih murah. Salah satu yang membuat lebih murah itu karena ongkos jasa yang dilakukan oleh baik KPU provinsi, kabupaten mereka bekerja sekali beda misalkan tidak serentak maka mereka bekerja dua kali. Ongkos terbesar pilkada adalah di uang jasa untuk pelaksana atau penyelenggara pemilu sampai ke Bawaslu.” 

Perkiraannya menghemat berapa persen?

“Itu 30-40 persen. Bahkan PKB usul kemarin, pilkada cukup satu putaran tidak perlu dua putaran apalagi berputar-putar seperti di Jawa Timur. Teman-teman LSM juga sudah menganalisis itu semua, cuma masalahnya menurut teman-teman adalah kalau pilkada sekali putaran di sisi legitimasi politiknya. Menurut saya tidak masalah karena bisa saja kalau hari ini 15 persen maka bisa memungkinkan lima pasangan, kita naikkan saja ke angka 20 persen paling bisa menghasilkan tiga pasangan. Kenapa ini penting karena sebetulnya yang membuat pilkada sering diulang atau dua putaran karena terlalu banyak pasangan. Karena itu PKB usul pilkada sekali putaran yang penting adalah tetap langsung.” 

Kalau buntu artinya akan diserahkan keputusannya lewat voting di paripurna ya?

“Iya rencana teman-teman begitu. Karena teman-teman sepakat bahwa Undang-undang ini harus disahkan di masa sidang ini, makanya kami terus melakukan lobi terutama kepada teman-teman yang memilih opsi DPRD untuk kembali ke langsung. Karena taruhannya demokrasi, taruhannya kedaulatan rakyat.” 

• RUU Pilkada
• Koalisi Merah Putih