BERITA

Mural Mirip Jokowi Dihapus, Pengamat: Polisi Terlalu Reaktif

Mural Mirip Jokowi Dihapus, Pengamat: Polisi Terlalu Reaktif

KBR, Jakarta-  Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyayangkan langkah aparat kepolisian yang menghapus sebuah mural di sekitar wilayah Batuceper, Kota Tangerang. Mural itu memperlihatkan gambar wajah mirip Presiden Jokowi bernuansa hitam putih. Di bagian mata gambar wajah tersebut ditutupi dengan tulisan '404: Not Found' berwarna putih dengan latar merah.

Menurut Bambang, mural itu tidak secara eksplisit itu menunjuk kepada Presiden Jokowi. Sehingga, pembuat mural tersebut tak seharusnya diburu oleh polisi.

“Ini over reaktif kepolisian dan menunjukkan bahwa kawan-kawan di kepolisian ini mentalnya masih asal bapak senang, yang kemudian bersifat destruktif dalam membangun demokrasi di negara kita ini. Makanya SDM kepolisian ini harus ditingkatkan bagaimana cara berpikir demokratis yang benar, dan jangan stagnan di pola-pola berpikir orde baru,” kata Bambang kepada KBR, Minggu (15/8/2021).

Baca: Mural Mirip Jokowi, YLBHI: Pembuat Kritik Tidak Langgar Konstitusi

Bambang juga mengkritisi polisi yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah lambang negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, lambang negara adalah Garuda Pancasila sedangkan Presiden sebagai kepala negara.

“Jadi aneh sekali ketika kemudian dengan alasan itu muralnya dihapus, kemudian yang menggambar juga diburu,” ujarnya.

Bambang meminta kepolisian dapat menyikapi tindakan pembuatan mural dengan lebih positif dan humanis. Hal ini guna menghindari terjadinya kehebohan yang tidak perlu di tengah pandemi.

Sebelumnya, ramai soal mural dengan tampilan wajah mirip Presiden Jokowi dengan tulisan di mata '404: Not Found' yang ditemukan di Batuceper, Kota Tangerang. Mural itu sudah dihapus oleh aparat kepolisian. Namun, hingga kini polisi belum mengetahui siapa pembuat mural tersebut.

Pemerintah Tidak Antikritik

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak anti kritik dalam menyikapi protes-protes yang dilakukan masyarakat, namun ia meminta kritik tersebut dilakukan secara benar dan tidak merugikan orang lain. Sehingga tidak perlu ada pemberian sanksi tegas kepada pada masyarakat yang ingin memberikan pendapatnya.

"Keselamatan rakyat cukup penting bagi pemerintah dan untuk menyelamatkan rakyat, semua daya harus dilakukan termasuk kalau harus melakukan langkah-langkah penegakan hukum, kepada siapa pun yang melakukan langkah-langkah inkonstitusi," ujar Mahfud a Mahfud saat menghadiri silaturahim virtual dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan se-Jawa Barat, Minggu (25/7/2021). 

Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan, jika ada masukan-masukan untuk pemerintah, bisa disampaikan dengan melakukan diskusi dengan para pemangku kebijakan di daerah masing-masing. Menurutnya hal itu lebih demokratis untuk dilakukan dan tidak melanggar aturan. 

 

Editor: Rony Sitanggang

  • mahfud md
  • Jokowi
  • mural kritik jokowi
  • mural inkonstitusional
  • The King of Lip Service
  • 404:not found

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!