Pemadaman Berjam-jam, DPR Minta PLN Klarifikasi

"PLN harus bisa menjelaskan gamblang, penyebab dari padamnya listrik secara mendadak tersebut. Direksi PLN semestinya bisa dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa pemadaman itu."

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui Komisi yang membidangi Energi akan memanggil dan meminta klarifikasi dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pemanggilan itu terkait padamnya listrik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Minggu kemarin.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, pemanggilan PT PLN (Persero) ini nantinya akan dilakukan saat masa sidang di DPR, pertengahan Agustus mendatang.

Menurutnya, harus ada orang yang bertanggung jawab akibat dari pemadaman listrik tersebut.

"Saya pikir apa yang terjadi kemarin dengan mati listrik tanpa peringatan tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus ya dan menurut saya harus ada orang yang bertanggungjawab. Saya kira pasti nanti pada waktu masa sidang dimulai, komisi yang terkait pasti akan memanggil, karena ini kan menjadi perhatian juga di masyarakat dan suatu hal yang sangat krusial begitu," ucap Fadli Zon di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, PLN harus bisa menjelaskan gamblang, penyebab dari padamnya listrik secara mendadak tersebut.

Ia melanjutkan, direksi PLN semestinya bisa dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa yang sangat merugikan seluruh masyarakat.

"Listrik ini kan sudah seperti nyawanya sebuah negara, kalau negara tidak ada listriknya sampai berjam-jam. Apa yang menyebabkan itu? Karena ini telah menimbulkan kerugian besar di masyarakat. Saya kira ini salah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil. Karena itu harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya, direksi PLN atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu?" ujar Fadli.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menambahkan, masyarakat telah dirugikan secara materiil maupun non materiil. Ia juga menyebut, negara menjadi sorotan dunia, akibat dari pemadaman listrik.

Berkaca dari peristiwa tersebut, lanjutnya, kredibilitas pemerintah akan tercoreng akibat tak mampu mengurus listrik.

"Saya kira yang tergantung sama listrik yang digital perbankan, ATM, dan sebagainya pasti mengalami kerugian yang besar juga di tempat lain. Ini bukan sebuah kecelakaan saja, ini pasti terukur apa yang menyebabkan mati listrik. Ini juga menjadi perhatian dunia, karena ini mempunyai dampak yang sangat besar dan berbahaya," tambah politisi Partai Gerindra ini.

Sementara Wakil Ketua DPR lainnya Fahri Hamzah, mendesak PT PLN (Persero) memberi penjelasan, apa saja faktor yang menyebabkan pemadaman listrik secara masif di hampir sebagian Jawa.

Fahri juga mengkritik PT PLN yang tidak mengantisipasi kejadian itu secara cepat.

Ia pun juga meminta PLN menjawab keluhan dan kerugian konsumen, akibat kejadian pemadaman listrik yang tak terduga tersebut.

"PLN harus menjelaskan apa yang terjadi yang lalu, menjelaskan apa yang sudah terjadi dalam hari-hari ini. Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen. PLN juga harus menjelaskan bagaimana antisipasi apabila hal ini masih terjadi. Supaya ada ketenangan bagi masyarakat, konsumen dan pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya," ucap Fahri Hamzah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, PT PLN juga harus menjawab keterkaitan pemadaman listrik dengan adanya faktor kebencanaan yang terjadi.

"Sebenarnya yang paling penting untuk dijawab PLN adalah menyambung analiasi dari lembaga-lembaga asessment kebencanaan kemarin, seperti BNPB dan sebagainya itu. Apakah kematian listrik kali ini, yang begitu masif ada hubungannya dengan becana alam? Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab, apabila memang itu hubungannya dengan becana alam, ada unsur kata stroke yang memang tidak bisa direncanakan, tidak ada bencana alam yang persis dan benar-benar diketahui kapan akan terjadi," ujar Fahri.

Ditambahkannya, jika kendala sistem yang menjadi penyebab padamnya listrik di sebagian Pulau Jawa, maka PLN harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang harus ditempuh, untuk menangkal kejadian serupa di kemudian hari.

"Kalau memang sistem alasannya, PLN harus menjelaskan sistem antisipasinya apabila ada hal ini masih terjadi di seluruh titik-titik Indonesia. Sehingga, setiap kematian listrik tidak berakibat secara masif dan mengorbankan begitu banyak konsumen dan juga punya efek-efek yang sangat vital," pungkas Fahri Hamzah.

Editor: Kurniati Syahdan

• Pemadaman Listrik
• PT PLN
• DPR
• Fadli Zon
• Fahri Hamzah
• Blackout
• Listrik
• digital
• perbankan