Anggota DPR: Negara Tak Mampu Tuntaskan Pelanggaran HAM Papua

“Negara dianggap tidak mampu menuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Tanah Papua. TNI, Polri yang bertugas di seluruh Papua untuk ditarik karena telah menyebabkan kematian mencapai 182 korban jiwa."

BERITA , NASIONAL

Selasa, 27 Agus 2019 17:56 WIB

Author

Adi Ahdiat

Anggota DPR: Negara Tak Mampu Tuntaskan Pelanggaran HAM Papua

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua John Siffy Mirin. (Foto: www.dpr.go.id)

KBR, Jakarta- Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin menyuarakan keprihatinan mendalamnya terhadap masalah Papua dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

“Saya harap kepada bapak pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, Pancasila sudah final, pendiri bangsa Indonesia sudah sepakat, kita sudah bicara tentang NKRI harga mati dan seterusnya. Tapi tindakan dan cara seperti ini (persekusi dan rasisme) melenceng dari cara pandang, cara pikir, dan cara tindak sesuai dengan landasan berbangsa dan bernegara,” ujar John, seperti dilansir situs resmi DPR, Selasa (27/8/2019).

Pernyataan itu dilontarkan John setelah kasus persekusi dan rasisme menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu.

Mahasiswa Papua di Malang mendapat tindakan kekerasan dari aparat saat melakukan aksi damai (15/8/2019).

Sedangkan mahasiswa di Surabaya dikepung, diumpat dengan hinaan rasis, serta digelandang paksa ke kantor polisi karena dituduh melecehkan bendera Merah Putih meskipun tanpa bukti yang jelas (17/8/2019). 

 “Kalau memang pemerintah tidak menjamin secara sungguh-sungguh keamanan bagi mahasiswa Papua di seluruh Nusantara ini, lebih baik pulangkan mereka ke tanah Papua. Supaya mereka lebih baik studi di tanah lahir, atau tanah leluhur mereka,” lanjut John.


Baca Juga:

LBH Papua: 74 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Bebas dari Rasisme

Warga Papua: Ada Aparat TNI Bakar Sekolah dan Rumah


Soal Pelanggaran HAM Papua

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua ini juga menyinggung masalah pelanggaran HAM di Papua, dan menuntut penarikan pasukan militer dari sana.

“Negara dianggap tidak mampu menuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Tanah Papua. TNI, Polri yang bertugas di seluruh Papua untuk ditarik karena telah menyebabkan kematian mencapai 182 korban jiwa. Rakyat Papua di sana dibiarkan terlantar dalam konflik, sehingga saya kira hal-hal seperti itu (pendekatan militer) tidak diperlukan lagi,” tegas John dalam situs resmi DPR, Selasa (27/8/2019). 

Sebelumnya, kalangan aktivis HAM melaporkan bahwa konflik antara militer dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, telah menelan ratusan korban jiwa serta memaksa ribuan warga mengungsi.

Perwakilan warga, aktivis dan pemerintah daerah sudah berkali-kali meminta negara agar menarik pasukan dari Papua, namun negara menolaknya mentah-mentah.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Hari Matinya KPK

Anak Muda Dorong Gerakan Sosial Lewat Film Dokumenter

Anak Muda Dorong Gerakan Sosial Lewat Film Dokumenter

Anak Muda Dorong Gerakan Sosial Lewat Film Dokumenter

Anak Muda Dorong Gerakan Sosial Lewat Film Dokumenter