Share This

Setara Institute: Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Meningkat

Peningkatan itu, disebabkan beberapa faktor pokok di antaranya intensitas politisasi agama, peningkatan intoleransi, kompleksitas persoalan penodaan agama, dan kegiatan media sosial.

, NASIONAL

Senin, 20 Agus 2018 13:05 WIB

Direktur Setara Intitute, Halili (kiri) bersama Wakil Direktur Setara Institute, Bonar Tigor (kanan) menyampaikan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 2018, di kantor Setara Institute di Jakarta, Senin (20/8). (Foto: KBR/ Resky N)

KBR, Jakarta - Kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun ini meningkat dibandingkan 2017 lalu. Kondisi ini tergambar dari catatan lembaga yang menyoroti isu hak asasi manusia dan kebebasan beragama serta berkeyakinan, Setara Institute. Menurut Direktur Setara Institute Halili, hingga pertengahan 2018 ini terdapat total 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus-kasus itu tersebar di 20 provinsi di Indonesia.

"Atau tepatnya akhir Juni 2018, Setara institute mencatat total 109 peristiwa pelanggaran KBB dengan 136 tindakan," papar Halili saat konferensi pers di kantor SETARA institute, Jakarta, senin (20/8/2018).

Ia menyandingkan, jumlah itu lebih tinggi dibanding data tahun lalu pada periode yang sama. Hingga akhir Juni 2017, Setara mencatat terjadi 80 peristiwa dengan 99 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. "Artinya medio 2018 terjadi peningkatan sebesar 20 peristiwa dan 37 tindakan," tambah dia.

Peningkatan itu, menurut Halili, disebabkan beberapa faktor pokok. Di antaranya intensitas politisasi agama, peningkatan intoleransi, kompleksitas persoalan penodaan agama, dan kegiatan media sosial juga kebangkitan kelompok ekstrimisme serta anti-pancasila.

"Naik dari 2017 lalu hingga medio pertengahan tahun yang sama. Banyak faktor pokok pemicunya karena faktor peran serta pemerintah kurang maksimal untuk meminimalisir terjadinya peristiwa pelanggaran KBB."

Baca juga:

Untuk tahun ini, ia menjelaskan, peringkat pertama pelanggaran terjadi di DKI Jakarta. Dari 109 kasus, 23 di antaranya terjadi di ibukota. Kata Halili, ini kali pertama terjadi sepanjang 11 tahun lembaganya melakukan riset pemantauan. DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah pelanggaran tertinggi mengungguli Jawa Barat--yang biasanya jadi langganan.

"Kalau Polanya tidak berubah ya, DKI akan tetap sebagai yang tertinggi. Tetapi kan sangat mungkin Jawa Barat menyalip lagi," kata Halili.

"Peristiwa itu karena tiga hal yaitu pertama negara sebagai katalisator, kedua kelompok intoleran kelompok menjadi variabel terjadi, ketiga masyarakat sipil," jelasnya lagi.

Halili pun memaparkan, dari 136 tindakan pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan, 40 di antaranya melibatkan penyelenggara negara sebagai aktor utama. Pelanggaran paling banyak itu adalah tindak kriminalisasi sebanyak tujuh tindakan.

Baca juga:

Dari 100an lebih tindakan tersebut, kepolisian menjadi aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara pelaku pelanggaran dari aktor non-negara dengan jumlah 25 tindakan dilakukan oleh individu.

"Paling tinggi aktor negara dari kepolisian ada 14 tindakan karena potensi kriminalisasi yang awalnya diterima aduan yang masuk. Perspektif toleransi yang baik agar setiap laporan yang masuk tidak serta merta langsung dikriminalkan," tutur Halili.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos pun mengatakan miris atas temuan lembaganya tersebut. Pasalnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin dan diatur pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Ditambah lagi, diperkuat dengan Pasal 28E ayat (1&2) UUD 1945, UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

"Semua sudah jelas dalam pasal-pasal yang diatur, dan berharap pemerintahan Jokowi di sisa waktunya dapat mengendalikan permasalahan KBB ini," tutup Bonar.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.