Share This

Pengungsi Gempa Lombok Minta Pemerintah Bangun Rumah Sementara

“Rumah kita kan ambruk, kita mau ngungsi kemana lagi? Jadinya kita harus tetap di sini. Tidak tahu kelanjutan rencana pemerintah, apakah ada bantuan rumah, kita tidak tahu," keluh Salman Hidayat.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 09 Agus 2018 13:03 WIB

Ilustrasi: Antara

KBR, Mataram- Korban gempa bumi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta pemerintah untuk membangun rumah sementara bagi para pengungsi. Seorang pengungsi di Kantor Camat Gunung Sari, Salman Hidayat, menuturkan saat ini pengungsi mendirikan tenda-tenda darurat karena sebagian besar rumah mereka hancur.

Kata Salman, para pengungsi tidak tahu harus sampai kapan tinggal di pengungsian. Oleh karena itu, kata dia, pengungsi meminta pemerintah membangun rumah sementara selama rumah mereka diperbaiki. 

“Rumah kita kan ambruk, kita mau ngungsi kemana lagi? Jadinya kita harus tetap di sini. Tidak tahu kelanjutan rencana pemerintah, apakah ada bantuan rumah, kita tidak tahu. Kalau tidak ada, kita juga bingung mau kemana lagi, karena rumah ambruk,” keluh Salman Hidayat, Kamis, (09/08).

Lebih lanjut, Salman mengatakan para pengungsi di Kantor Camat Gunung Sari sudah mendapatkan bantuan logistik berupa bahan pokok, makanan dan minuman. Kendati demikian, kata Salman, para pengungsi juga membutuhkan fasilitas air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Para pengungsi, kata dia, sejauh ini memanfaatkan sumber-sumber air yang tersisa.

Sementara itu, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah pengungsi di Pulau Lombok saat ini sebanyak 156 ribu orang. Sedangkan 42 ribu rumah rusak dan 458 bangunan sekolah rusak.


Editor: Adia Pradana 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.