Share This

Pemerintah Beri Kenaikan Tunjangan bagi Polres Bebas Korupsi

Tunjangan akan diberikan kepada Polres yang bisa berkomitmen dalam zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah dengan Birokrasi Bersih dan mMlayani (WBBM).

BERITA , NASIONAL , HEADLINE

Selasa, 07 Agus 2018 07:32 WIB

Ilustrasi: Antara

KBR, Banyuwangi- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur menjanjikan kenaikan tunjangan kinerja bagi institusi kepolisian yang bebas korupsi. Menurutnya, tunjangan tersebut akan diberikan kepada institusi kepolisian yang bisa berkomitmen dalam zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah dengan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bahkan, kata Asman, jika Polres bisa menjaga komitmen di zona integritas WBK dan WBBM, maka tunjangan kinerja bisa ditingkatkan dua kali lipat. Kata Asman, zona integritas WBK/WBBM ini menekankan pada aspek pelayanan publik.  Di lingkungan kepolisian, zona integritas WBK/WBBM ini menekankan soal bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik.

"WBK adalah zona-zona integritas yang selalu kita nilai setiap unitnya. Wilayah bebas korupsi. Seperti Polres, Kajari, pengadilan, Lapas. Kalau nanti di situ dinyatakan wilayah bebas korupsi, nanti tunjangan kinerjanya satu kali lebih baik daripada kinerja yang sebelumnya," kata Asman Abnur, di Banyuwangi, Senin (06/08).

Menteri Asman mengungkapkan, sudah ada sembilan Polres yang  berkomitmen dalam zona integritas WBK dan WBBM, di antaranya adalah Polresta Pekanbaru, Polersta Padang,  Polres Banyuwangi dan Polres Serang. Sedangkan tiga Polres yang sudah mendapatkan predikat WBK dan langsung naik jadi WBBM adalah Polres Jember, Polres Gersik dan Polres Sidoarjo.

Editor: Adia Pradana

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.