Share This

PBNU: Ungkapan Meiliana Soal Suara Azan Bukan Penodaan Agama

"Ungkapan perasaan atau pendapat suara azan terlalu keras itu bukan penodaan agama," kata Robikin.

BERITA , NASIONAL , NASIONAL

Rabu, 22 Agus 2018 15:47 WIB

Meliana (kiri) saat mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (24/7). (Foto: ANTARA/ Septianda)

KBR, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas menilai terdakwa kasus penistaan agama Meiliana, tidak melakukan penistaan agama. Menurut dia, pernyataan Meiliana soal volume suara azan yang terlalu keras tidak mengandung unsur kebencian kepada kelompok agama lain.

"Ungkapan perasaan atau pendapat suara azan terlalu keras itu bukan penodaan agama," kata Robikin saat dihubungi KBR, Rabu (22/8/2018).

Robikin juga menyesalkan masalah ini yang bergulir ke ranah hukum. Menurut dia, semestinya persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pengurus NU tersebut menyebut pernyataan Meiliana sebagai bentuk kritik.

"Hukum itu harusnya menjadi upaya paling akhir untuk menyelesaikan persoalan. Tidak perlu semua urusan harus masuk ke ranah hukum. Terlebih kalau yang digunakan pasal penodaan agama."

Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelumnya memvonis warga Tanjung Balai, Meiliana 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan penistaan agama. Hakim menyebut pernyataan Meiliana memicu kerusuhan di masyarakat. Dia dijerat dengan pasal 156a KUHP.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.