Share This

Paspor Bisa Dibuat di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Mendukung rencana Bandara Banyuwangi membuka rute internasional pada Oktober 2018 mendatang.

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 08 Agus 2018 07:09 WIB

Ilustrasi pembuatan paspor (Foto: Antara)

KBR, Banyuwangi- Layanan pengurusan paspor kini bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur. Staf Ahli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Asep Kurnia mengatakan, ditargetkan paling lama satu bulan ke depan permohonan paspor diintegrasikan dengan layanan lainya di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Sehingga bisa sesegera mungkin melayani warga.

Kata dia, tim Kemenkum HAM langsung bergerak cepat untuk melihat Mal Pelayanan Publik Banyuwangi agar realisasinya tidak menuai hambatan. Menurut Asep, pelayanan publik tersebut akan melengkapi pelayanan permohonan paspor yang telah ada. Serta bisa menjadi alternatif bagi warga yang mengurus paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi di kawasan Ketapang, Banyuwangi.

“Sesegera mungkin akan kita persiapkan nanti sarana-prasarananya dari Pemerintah Daerah, semua dari kesistemannya dari Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta. Insyaallah ini dalam waktu dekat tadi sudah disepakati oleh pak Bupati bahwa nanti ada tim dari Pemda siapa kami dari imigrasi sudah kita siapkan,” kata  Asep Kurnia, Selasa (7/8) di Banyuwangi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Pemerintah Banyuwangi menyambut baik gerak cepat Kementerian Hukum dan HAM untuk membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi ini. Kata dia, pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik secara otomatis akan mendukung rencana Bandara Banyuwangi membuka rute Internasional  pada Oktober 2018 mendatang.

Kata Anas, saat ini Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah melayani 173 dokumen/perizinan. Mal Pelayanan Publik pertama di Indonesia yang dibangun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut telah beroperasi pada 6 Oktober 2017 lalu. Berbagai dokumen dilayani pembuatannya, mulai dari akte kelahiran, BPJS, PDAM, hingga pembayaran retribusi daerah.
 

Editor: Fajar Aryanto

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.