Share This

PAN Tak Pusingkan Pelaporan "Mahar" Politik

"Kalau Partai Amanat Nasional tidak ada mahar-mahar seperti itu."

BERITA , NASIONAL

Senin, 13 Agus 2018 16:02 WIB

Prabowo dan Sandiaga Uno saat jalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Selasa (13/8). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku tak memusingkan pelaporan ke Polda Metro Jaya terhadap calon wakil presiden yang diusung partainya, Sandiaga Uno. Pelaporan tersebut menyangkut isu mahar politik yang diduga dibayarkan Sandiaga kepada dua partai, PAN dan PKS demi menjadi cawapres Prabowo.

Meski mempersilakan masyarakat melaporkan Sandiaga, Viva menilai pelaporan tersebut tak produktif dan sia-sia. Viva beralasan, tak ada mahar politik, termasuk uang Rp500 miliar, yang diberikan Sandiaga kepada partainya.

"Kalau Partai Amanat Nasional tidak ada mahar-mahar seperti itu. Jadi hal-hal yang menyangkut soal isu yang kontraproduktif, sebaiknya dihindari. Meskipun itu bagian dari hak masyarakat, silakan saja. Tetapi jangan sampai kemudian menyebabkan situasi menjadi tidak produktif," kata Viva kepada KBR, Senin (13/8).

Viva juga tak memusingkan soal pasal 228 Undang-Undang Pemilu, tentang larangan segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden/wakil presiden, yang dijadikan dasar pelaporan Sandiaga. Viva mengklaim, ia dan semua anggota partai pengusung Prabowo-Sandiaga sangat mengerti UU Pemilu, lantaran mereka yang duduk di DPR dan mengesahkan beleid (aturan) tersebut. Ia juga meyakini, polisi akan membuktikan bahwa Sandiaga tak memberikan mahar apapun kepada partai pengusungnya.

Viva mengklaim PAN mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lantaran keduanya memiliki rekam jejak dan kapasitas yang baik, serta mampu bersaing dengan calon presiden petahana Joko Widodo. Ia menilai, semua partai koalisinya telah cukup menjelaskan bahwa isu mahar politik tak benar, dan memilih berkonsentrasi menyusun strategi pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Baca:

- Jadi Cawapres Prabowo, Ini Janji Sandi 

- 'Sebutan Jenderal Kardus karena Demokrat Kurang Perhatian'

Sandiaga Uno Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Pemuda Indonesia Bersih melaporkan dugaan mahar politik itu kepada kepolisian Jakarta pada Senin (13/8). Lisman Hasibuan, juru bicara Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Pemuda Indonesia Bersih mengungkapkan kecurigaannya terhadap asal muasal dugaan uang mahar tersebut. Supaya tidak menjadi konsumsi publik belaka, Lisman dan kawan-kawannya meminta agar kepolisian mengusutnya.

"Kami melaporkan terkait dengan pemberitaan yang hari ini memang pembicaraan publik terkait mahar 500 miliar, kalau di totalkan 1 triliun itu yang pertama, yang kedua kita akan konsultasi terkait dengan, karena ini terkait dengan uang 500 miliar dan bisa masuk tindak pidana korupsi, kenapa KPK diam? Harusnya, bertindak cepat sesuai dengan perkembangan informasi yang ada di publik, jadi kita minta polisilah harapan kita, supaya 500 miliar ini jadi isu liar," ujar Lisman, di Polda Metro Jaya, Senin (13/8).

Namun ketika ditanya terkait bukti apa saja yang dibawa, Lisman hanya menyebut cuitan Andi Arief di akun twitter pribadinya.

"Bukti sudah kami siapkan, lengkap nanti kita lihat permintaan kepolisian lalu kita konsultasikan kembali. Salah satu buktinya ya twit Andi Arief, dia sudah komentarkan bahwa ada 500 miliar yang masuk salah satu partai. Bukti lainnya, ya nanti kita bareng cari sama kepolisian kan, tergantung dari penyelidikan karena kita pihak KPK hanya diam dengan adanya isu ini," ujar Lisman.

Menurut Lisman, seharusnya KPK melakukan langkah penyelidikan terkait hal tersebut. Setidaknya mencari tahu asal dana yang didapat sebagai mahar. "Saya bilang uang 1 triliun itu harusnya KPK melihat uang ini uang siapa, ini kan uang yang menyangkut wagub, harusnya KPK proaktif dong melakukan OTT kek, atau yang seauai dengan SOP-nya KPK," ujar Lisman.

Lisman mengatakan, jika pihak kepolisian menerima laporan tersebut maka ia meminta agar kepolisian juga memanggil Andi Arief, untuk memberikan kesaksian terkait tuduhan mahar tersebut.

Editor: Fajar Aryanto 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.