Share This

Moeldoko Minta Isu TKA di Morowali Tak Dipolitisasi

"Saya mohon persoalan tenaga kerja asing ini tidak dimobilisasi untuk kepentingan politik."

BERITA , NASIONAL

Rabu, 08 Agus 2018 16:03 WIB

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dikabarkan bekerja di Morowali, Sulawesi Selatan, tak dipolitisasi oleh lawan politik calon presiden petahana Joko Widodo. Moeldoko mengklaim, data yang menyebut TKA di Indonesia mencapai jutaan adalah keliru.

Misalnya di Morowali, kata Moeldoko, keberadaan TKA hanya 10 persen dibanding tenaga kerja lokal di sana.

"Ini salah satu upaya kita agar jangan seolah-olah Kantor Staf Presiden omong kosong. Ternyata tidak seperti yang selama ini digembar-gemborkan ada jutaan tenaga kerja asing dan seterusnya. Saya mohon persoalan tenaga kerja asing ini tidak dimobilisasi untuk kepentingan politik. Karena ini untuk kepentingan politik, tidak akan selesai. Isu ini akan berkembang terus," kata Moeldoko di kantornya, Selasa (7/8).

Moeldoko mengatakan, kantornya telah mengirim 10 wartawan untuk menginvestigasi keberadaan TKA di Morowale. Hasilnya, kata Moeldoko, keberadaan TKA di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Selatan, hanya 3.121 orang, dari total 25.447 pekerja. Ia berkata, TKA tersebut hanya menjadi mandor, atau mengoperasikan mesin dengan spesifikasi khusus seperti mobil yang berada di sebelah kiri.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, temuan Kantor Staf Presiden di Morowali tersebut sesuai dengan data yang kementeriannya miliki. Meski tak menyebut jumlah, Hanif mengklaim kenaikan TKA di Indonesia saat ini, tak terlalu besar. Hanif hanya menyebut jumlah TKA di Indonesia hingga akhir tahun lalu, sebanyak 85 ribu orang.

Editor: Fajar Aryanto 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.