Share This

Ma'ruf Amin Didesak Mundur dari Ketua MUI, Dewan Pertimbangan Segera Rapat

Koalisi Santri Pemuda Indonesia (KSPI) mendesak Ma'ruf Amin mundur dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BERITA , NASIONAL

Senin, 13 Agus 2018 23:01 WIB

Ketua Dewan Penasihat PBNU yang juga Ketua MUI KH Ma'ruf Amin berpidato di depan peserta Pawai Kebangsaan bertema Indonesia Dalam Kebhinekaan di Cilegon, Banten, Minggu (15/7). (Foto: ANTARA/ Asep F)

KBR, Jakarta - Sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Santri Pemuda Indonesia (KSPI) mendesak Ma'ruf Amin mundur dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini menyusul dipilihnya Ma'ruf menjadi calon wakil presiden mendampingi capres petahana Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Ketua KSPI Ananda Imam mengatakan, pilihan Ma'ruf menerima tawaran itu tergolong politik praktis. Sehingga, mestinya tak bisa lagi mengisi jabatan di MUI yang mewakili seluruh umat muslim.

"Kami tidak mempersoalkan Maruf Amin maju, namun statusnya di MUI harus dilepaskan terlebih dulu. Kalau misalkan Maruf Amin tidak melepaskan jabatan dari Majelis Ulama Indonesia, ini jelas menciderai lembaga kebanggaan umat muslim Indonesia," kata Ananda memaparkan alasan desakan koalisi di depan kantor MUI, Jakarta, Senin (13/8/2018).

"Hal yang harus dilakukan kalau berniat maju sebagai politisi, lakukanlah secara kesatria untuk mundur dari MUI. Jangan sampai kemudian, Majelis Ulama Indonesia jadi bahan bancakan," lanjut Ananda.

Baca juga:

Meski menghargai keputusan Ma'ruf, ia mengaku kecewa. Ananda mengingat, pada 2017 lalu Ma'ruf pernah manyampaikan bahwa ulama dan masjid tidak boleh melakukan politik praktis. Ia juga mengatakan bakal menolak jika Ma'ruf suatu saat mengklaim didukung kelompok 212. Menurutnya yang juga alumni 212, tak semua kelompok 212 setuju dengan pilihan Ma'ruf. 

Menanggapi desakan tersebut, Maruf Amin mengaku belum berencana mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI. Ia berkata, nasib jabatannya akan dibahas melalui mekanisme keorganisasian.

Adapun Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyatakan belum akan memutuskan nasib Maruf dalam waktu dekat. Melalui pesan singkat Anwar beralasan, tujuh anggota MUI sedang berhaji. Sehingga, nasib jabatan Maruf tersebut baru akan dibicarakan saat mereka selesai berhaji, September mendatang.

Baca juga:


Dewan Pertimbangan MUI Segera Rapat

Sementara di lokasi lain, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin menyatakan segera menggelar rapat dengan anggota dewan pertimbangan MUI lain untuk mempertimbangkan jabatan Ma'ruf Amin. Menurutnya ada beberapa masukan yang mengusulkan penggantian posisi tersebut dengan orang lain.

"Yang masuk pada saya ini perlu (diganti) dalam rangka satu menjaga independensi MUI, kan masuk akal juga ada yang menyampaikan pada saya. Ini perlu dipertimbangkan soal rangkap jabatan, jangan sampai mengganggu amanat besar dan lain-lain," ujar Din kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/8/2018).

"Jadi tentu dewan pertimbangan MUI akan segera rapat mana yang terbaik, tentu juga harus berbicara dengan bapak Kyai Ma'ruf Amin sendiri bagaimana baiknya, namun semua harus dengan niat baik," tambahnya.

Kendati demikian menurut Din, sebenarnya tidak ada aturan yang melarang Ketua MUI mengemban jabatan lain di bidang politik. Tapi jika ada pertimbangan lain dari majelis dewan maka hal tersebut bakal menjadi acuan keputusan. Sementara soal siapa yang akan menggantikan, Din mengatakan belum ada pembicaraan sejauh itu sebab keputusan untuk mengganti Ma'ruf pun belum final.

"Kami kan belum rapat bagaimana sebaiknya dan seharusnya. Kalau seharusnya itu mengikuti pedoman dasar MUI, kalau ada hal seperti itu apakah harus diganti atau tidak, setahu saya tidak, namun tentu ada pertimbangan lain nanti, nanti akan kami bicarakan," tutup Din.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.