Share This

KPK Periksa Politikus PAN Terkait Suap Dana Perimbangan Daerah

KPK memanggil anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, Sukiman dalam perkara dugaan suap dana perimbangan daerah.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 21 Agus 2018 13:32 WIB

Ilustrasi: Gedung KPK. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, Sukiman dalam perkara dugaan suap dana perimbangan daerah. Anggota komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santoso.

"Sukiman akan diperiksa sebagai saksi untuk AMN," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (21/8/2018).

KPK sebelumnya sudah memangggil Sukiman untuk diperiksa sebagai saksi pada 13 Agustus lalu. Namun Sukiman mangkir dari pemeriksaan.

Sukiman terseret perkara dugaan suap dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2018 setelah KPK menggeledah rumah dinasnya. Petugas lembaga antirasuah itu juga menggeledah apartemen yang ditempati staf ahlinya. KPK menyita dokumen dan mobil Toyota Camry dari kedua tempat tersebut.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan empat tersangka. Antara lain anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santoso dan bekas pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Dua tersangka lainnya yakni kontraktor Ahmad Ghiast dan Eka Kamaluddin selaku pihak yang diduga memberikan suap. KPK menduga suap sebesar Rp500 juta merupakan komitmen fee dalam dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp25 miliar.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.