Share This

Dinas Lingkungan Hidup Gagas Cicilan Rumah Subsidi Menggunakan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung siapkan program cicilan rumah bersubsidi dibayar dengan sampah.

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 03 Agus 2018 13:20 WIB

Ilustrasi: Antara

KBR, Jakarta- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung siapkan program cicilan rumah bersubsidi dibayar dengan sampah. Program tersebut rencananya akan diluncurkan pada Oktober 2018. Biaya cicilan rumah tersebut berupa sampah senilai Rp25 ribu perhari.

Kepala DLH Kabupaten Bandung, Asep Kusumah mengatakan, program ini diprioritaskan bagi petugas kebersihan di Kabupaten Bandung. Menurutnya, dalam satu hari, sampah pilahan yang dihasilkan di Kabupaten Bandung bisa mencapai 20 ton. Nantinya, sampah tersebut bisa diuangkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung selaku bank sampah induk.

"Kita punya 91 truk yang perhari bisa menghasilkan 20 ton sampah pilahan. Perhari para petugas bisa bisa menyicil Rp25 ribu, tapi berupa sampah. Program ini rencananya akan diresmikan Oktober tahun ini," jelas Asep usai melakukan penandatanganan MoU Program Citarum Bersih, di Jakarta, Jumat, (03/08).

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, saat ini DLH Kabupaten Bandung telah menyiapkan 300-an unit rumah bersubsidi untuk program ini. Kata dia, selanjutnya sasaran program ini akan diperluas dari sekadar petugas kebersihan, juga untuk ketua unit bank sampah. Tahun ini, kata Asep, DLH Kabupaten Bandung menargetkan 280 bank sampah.

Sebelumnya, DLH Kabupaten Bandung telah menginisiasi program membayar pulsa, membayar listrik, dan membayar iuran sekolah menggunakan sampah. Konsepnya sama yaitu menghasilkan uang dengan mengumpulkan sampah pilahan kepada bank sampah. 


Editor: Adia Pradana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.