Cegah Serangan Siber, Instansi Pemerintah Diminta Bentuk CSIRT

"Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Djoko Setiadi tidak menampik akan maraknya serangan siber menjelang pilihan presiden 2019."

KBR, Jakarta- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap instansi pemerintahan. Upaya ini dilakukan di tengah perkembangan teknologi dan informasi, serta ancaman keamanan informasi.

Berdasarkan Government Computer Security Incident Respond Team, pada 2017 sebanyak 86,3 persen dari seluruh insiden yang menyasar web pemerintah merupakan web defacement; 6,7 persen merupakan pishing; 5,5 persen merupakan spam; 0,4 persen merupakan brute force attack; dan 0,1 persen sisanya merupakan infeksi malware. 

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Djoko Setiadi tidak menampik akan maraknya serangan siber menjelang pilihan presiden 2019. Maka dari itu, dia mendorong semua instansi pemerintah baik pusat atau daerah, untuk segera membentuk CSIRT.

"Kalau kemungkinan serangan menurut pandangan kami, tentunya pasti akan ada. Hanya tingkatnya bisa kita lihat. Mudah-mudahan dengan kesadaran bersama, serangan-serangan siber dapat diminimalisir," pungkas Djoko di Royal Hotel Kuningan, Kamis, (09/08).

Kata Djoko, dalam membangun CSIRT, BSSN membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang sama di setiap instansi pemerintah. Dia memproyeksikan sistem ini sudah dapat berjalan tahun depan. Kata Djoko, dengan sistem CSIRT, BNNS akan sangat mudah dan cepat untuk merespons kejahatan siber di setiap instansi pemerintah.

Meski begitu, Djoko enggan menyebutkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan sistem tersebut. Kata dia, anggarannya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena, kata dia, setiap instansi akan berbeda-beda nilainya.

Editor: Adia Pradana

• siber
• kejahatan
• hacker