Share This

Cegah Serangan Siber, Instansi Pemerintah Diminta Bentuk CSIRT

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Djoko Setiadi tidak menampik akan maraknya serangan siber menjelang pilihan presiden 2019.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 09 Agus 2018 13:16 WIB

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Djoko Setiadi (tengah), mengatakan keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber, Kamis, (09/08). (Foto: Ryan Suhendra)

KBR, Jakarta- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap instansi pemerintahan. Upaya ini dilakukan di tengah perkembangan teknologi dan informasi, serta ancaman keamanan informasi.

Berdasarkan Government Computer Security Incident Respond Team, pada 2017 sebanyak 86,3 persen dari seluruh insiden yang menyasar web pemerintah merupakan web defacement; 6,7 persen merupakan pishing; 5,5 persen merupakan spam; 0,4 persen merupakan brute force attack; dan 0,1 persen sisanya merupakan infeksi malware. 

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Djoko Setiadi tidak menampik akan maraknya serangan siber menjelang pilihan presiden 2019. Maka dari itu, dia mendorong semua instansi pemerintah baik pusat atau daerah, untuk segera membentuk CSIRT.

"Kalau kemungkinan serangan menurut pandangan kami, tentunya pasti akan ada. Hanya tingkatnya bisa kita lihat. Mudah-mudahan dengan kesadaran bersama, serangan-serangan siber dapat diminimalisir," pungkas Djoko di Royal Hotel Kuningan, Kamis, (09/08).

Kata Djoko, dalam membangun CSIRT, BSSN membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang sama di setiap instansi pemerintah. Dia memproyeksikan sistem ini sudah dapat berjalan tahun depan. Kata Djoko, dengan sistem CSIRT, BNNS akan sangat mudah dan cepat untuk merespons kejahatan siber di setiap instansi pemerintah.

Meski begitu, Djoko enggan menyebutkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan sistem tersebut. Kata dia, anggarannya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena, kata dia, setiap instansi akan berbeda-beda nilainya.


Editor: Adia Pradana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.