Share This

Calon Kepala Daerah Ditahan KPK, Mendagri Pikirkan Proses Pelantikan

"Saya sedang memikirkan kalau seorang kepala daerah pemenang pilkada dia ditahan, kalau memungkinkan wakilnya yang dilantik lebih dulu."

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 01 Agus 2018 19:03 WIB

Mendagri, Tjahjo Kumolo (tengah) berpidato di depan para Kepala Desa (kades) saat Sarasehan Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8). (Foto: ANTARA/ Ari B)

KBR, Malang – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan untuk tak melantik terlebih dulu calon kepala daerah yang memenangi Pilkada serentak 2018, namun tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait adanya calon kepala daerah yang ditahan KPK.

Sementara wakil kepala daerah, menurut Tjahjo, tetap bisa dilantik lebih dulu.

"Saya sedang memikirkan kalau seorang kepala daerah pemenang pilkada dia ditahan, kalau memungkinkan wakilnya yang dilantik lebih dulu," kata Tjahjo usai Sarasehan Perangkat Desa di Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8/2018).

Tjahjo sedang memikirkan dari segi kepantasan terkait pelantikan calon kepala daerah yang dilakukan di penjara. "Saya kok rasanya tak etis kalau melantik di lembaga pemasyarakatan, mungkin wakilnya dulu dan kita cari jalan keluarnya yang baik," kata dia. 

Akan tetapi, ia melanjutkan, calon kepala daerah sekalipun terkena kasus mestinya tetap bisa dilantik. Sebab undang-undang mengatur, pelantikan itu tetap bisa dilakukan selama kasus itu belum berkekuatan hukum tetap atau incraht.

"Kepala daerahnya menunggu berkekuatan hukum tetap. Kalau dia salah ya sudah langsung diganti. Kalau dia tak salah ya langsung dilantik." Pasal 163 dan Pasal 164 ayat 6 serta ayat 7 Undang-Undang Pilkada menyatakan meski sudah berstatus tersangka, kepala daerah terpilih tetap harus dilantik. Namun Tjahjo menganggap tidak elok bila pelantikan dilakukan di tahanan. Karena itu kementeriannya masih merumuskan langkah terbaik.  

Salah satu pemenang Pilkada 2018 yang ditahan KPK adalah Syahri Mulyo, calon petahana pada Pilkada Tulungagung. Syahri maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Maryoto Birowo dan unggul pada Pilkada Tulungagung. Di tengah kontestasi tersebut, Syahri dijerat KPK lantaran diduga menerima suap proyek di Tulungagung.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.