Share This

Pemerintah Kaji Asuransi bagi Pengangguran

"Kami kaji dulu apakah ini metode yang paling bagus untuk mengurangi potensi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia,"

, BERITA , NASIONAL

Senin, 14 Agus 2017 12:40 WIB

Pemerintah Kaji Asuransi bagi Pengangguran

Ilustrasi: Ratusan pencari kerja memadati pintu masuk Bursa Kerja 2017 di Gedung Wanita, jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/7). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah saat ini tengah mengakaji kebijakan pemberian asuransi bagi pengangguran  di Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, program ini dikaji sebagai upaya mengurangi potensi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

"Kami mencoba mencari cara untuk mengurangi poverty dan inequality. Kalau mencontoh case di Negara maju ada yang namanya unemployment benefits. Tapi tentunya ini perlu dilihat dalam case Indonesia," kata Bambang usai menghadiri The 2nd Internasional Conference on Indonesian Economy and Development di Jakarta, Senin (14/08/17). 

Menurut Bambang, pemerintah perlu membuat formulasi perhitungan yang tepat agar asuransi pengangguran tidak menjadi insentif untuk orang terus menganggur. Sebab, penerapan program ini di Australia menunjukkan dampak negatif karena menjadi alasan warganya untuk terus menganggur.

"Kami kaji dulu apakah ini metode yang paling bagus untuk mengurangi potensi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia," ujarnya.

Bambang enggan mengatakan kapan target kajian terhadap kebijakan pemberian asuransi untuk pengangguran tersebut selesai.

"Kami masih kaji pokoknya, jangan buru-buru," kata Dia.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.