Share This

Pembangunan Apartemen untuk Anggota DPR Batal, Ini Alasannya

"Tentu yang kami pikirkan adalah untuk kepentingan yang lebih jauh yakni kepentingan rakyat,"

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 22 Agus 2017 12:52 WIB

Author

Gilang Ramadhan

Pembangunan Apartemen untuk Anggota DPR Batal, Ini Alasannya

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat  membatalkan rencana pembangunan apartemen di bekas Taman Ria, Senayan, Jakarta Selatan. Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pembangunan apartemen untuk ditempati anggota dewan tidak perlu dilakukan karena rumah dinas di Ulujami dan Kalibata sudah layak.

Kata dia, rumah dinas tersebut juga dinilai jaraknya masih terjangkau untuk mengikuti rapat di Komplek Parlemen RI, Senayan.

"Kami sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau kami menyewa apartemen dan itu sudah final kami putuskan bersama. Tentu yang kami pikirkan adalah untuk kepentingan yang lebih jauh yakni kepentingan rakyat," kata Setya di Gedung DPR RI, Selasa (22/08/17).

Menurut Setya, pengalihan tempat tinggal anggota DPR dari rumah dinas ke apartemen akan memakan waktu lama. Terutama, kata Dia, proses pengembalian rumah dinas di Ulujami dan Kalibata ke Sekretariat Negara.

"Melalui proses nanti disampaikan dulu ke Setneg belum lagi proses-proses lain yang sangat panjang," kata Dia.

Sementara mengenai penataan Komplek Parlemen, Setya masih melakukan pertimbangan. Ia mengatakan, penataan Komplek Parlemen disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Menurutnya, kapasitas gedung DPR RI belum memadai untuk menampung seluruh staf.

"Kapasitas gedung yang sekarang berkisar 800 sampai 1400 belum tenaga ahli dan alat kelengkapan lainnya," ujarnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.