BERITA

Pengganti Menteri Arcandra Sebaiknya dari Profesional

""Orang yang profesional paham dengan masalah ESDM, yang penting orangnya jujur, amanah, independen bebas dari kepentingan politik""

KBR, Jakarta- Rencana pemangkasan investasi Blok Masela yang disebut oleh bekas Menteri ESDM Arcandra Tahar belum dapat dibuktikan meski rencana itu dinilainya baik. Sebelumnya, Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan menilai Arcandra Tahar mampu menghemat investasi untuk Masela dari awalnya 22 miliar dollar AS menjadi sekitar 15 miliar dollar AS. Pengamat Energi, Marwan Batubara mengatakan rencana itu mesti dibuktikan dalam rencana pembangunan.

"Soal Masela, belum ada dokumen legal yang bisa dijadikan pegangan dasar untuk membuat penilaian atau keputusan. Jadi kalau dia bilang bisa dipangkas itu harus dibuktikan dalam POD (Plan of Development)  yang ditawarkan kontraktor. Jadi POD itu nanti disampaikan oleh kontraktor pada pemerintah, SKK akan menilai akhirnya nanti bisa dipangkas 7 M nah itulah nanti yang bisa menjadi dasar, tapi sepanjang itu belum ya kita belum bisa menilai. Kalau itu rencana ya bagus, malah itu saya kita positif, untuk nanti SKK ini kita tuntut membuktikan omongannya Arcandra," papar Marwan kepada KBR, Selasa  (16/8/2016)

Marwan juga menyebut pengganti Arcandra sebaiknya bukan dari kalangan partai. Karena menurutnya, meski mengklaim akan independen, calon tersebut nantinya dapat memihak kepada partai. Karenanya, kata Marwan, lebih baik calon menteri ESDM tetap berasal dari kalangan profesional.

"Orang yang profesional paham dengan masalah ESDM, yang penting orangnya jujur, amanah, independen bebas dari kepentingan politik kemudian harus menguasai masalah-masalah yang ada faktor politik ekonominya. Karena politik ekonomi kalau sudah menyangkut Sumber Daya Alam, keputusan strategis soal migas, minerba, dan harus sesuai konstitusi pasal 33, maka kita harap orang ini tidak lagi berpikir memperkaya diri tapi berbuat untuk rakyat dan negara," ujarnya.

Marwan menyebut, keputusan startegis yang mendesak diambil calon menteri terkait ESDM nanti, salah satunya adalah membereskan UU minerba dan migas.

"Terkait Freeport, Undang-Undangnya diberesi minerba ini kalau bisa tahun ini selesai. Kemudian 2021 jangan lagi diperpanjang, lalu kita harus menjadi pemegang saham mayoritas, kita masih membuka diri Freeport menjadi pemegang saham misalnya 49 persen. Tetapi 2021 BUMN kita, holding BUMN tambang harus menjadi pemegang saham mayoritas. Itu yang saya kira sangat mendesak di sektor minerba," kata Marwan.

Marwan menambahkan, untuk pembangunan smelter bisa pararel dengan keputusan bagaimana revisi Undang-Undang iutu dilakukan dan sejalan dengan kepentingan negara untuk menjadi pemegang saham mayoritas di sana.

Sementara untuk sektor migas, Marwan berpandangan perlunya pengembalian sistem yang dulu pernah berjalan.

"Kita harus segera selesaikan UU Migas, SKK migas harus menjadi BUMN dan digabungkan ke Pertamina supaya solid karena itu yang dilakukan Petronas dan terbukti bisa membesarkan Petronas. Tapi kenapa kok kita justru lari dari konsep yang dulu sudah bagus. Kita dicontek petronas hingga mereka berhasil. Sistemnya ya bukan orang. Masalahnya di kita dulu sistem bagus, tapi orang banyak yang terlibat KKN. Jadi jangan gara-gara  orang bermasalah, tapi sistem bagus kita berangus. Karenanya ke depannya UU Migasnya diberesi, governance diperbaiki BUMN diperkuat," pungkasnya.

Editor: Rony Sitanggang

• Eks Menteri ESDM Arcandra Tahar
• Plt Menteri ESDM
• Luhut Binsar Panjaitan
• Pengamat Energi
• Marwan Batubara