KBR, Banyuwangi - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi, Jawa Timur mengingatkan PT. Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu untuk mematuhi seluruh perencanaan dalam dokumen lingkungan. Termasuk soal pembangunan dam sebagai tempat penampung air hujan sehingga luapan tak mengarah ke wilayah hilir.
Pasalnya, menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Banyuwangi, Hary Cahyo Purnomo, dari total kewajiban membangun enam dam, PT BSI baru menyelesaikan pembangunan tiga dam. Akibatnya, saat hujan deras mengguyur Banyuwangi dalam beberapa hari terakhir, lumpur dan sampah terbawa hingga ke hilir. Termasuk, ke Sungai Katak yang mengalir hingga ke Pantai Pulau Merah.
Padahal, Harry memaparkan, pada awal 2016 lalu kawasan Gunung Tumpang Pitu ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Mestinya, PT BSI selaku kuasa pertambangan harus segera merampungkan seluruh tahapan pada perencanaan dokumen lingkungan.
Baca juga:
- Akibat Banjir Lumpur, Ratusan Hektar Tanaman Jagung Gagal Panen
- Banjir Lumpur, Wisata Pantai Pulau Merah Sepi Pengunjung
"Kalau sudah obyek vital nasional itu bagaimana? Itu sudah obyek vital nasional dan keberadaanya sudah nasional. Berarti sudah otomatis tidak perlu di-inikan (dirincikan--Red) berarti sudah otomatis," kata Hari Cahyo Purnomo di Banyuwangi, Sabtu (20/8/2016).
Tenggat 3 Bulan
Itu sebab, lanjutnya, pemerintah kabupaten melayangkan surat teguran resmi ke PT. Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu. Isinya, meminta perusahaan untuk segera menyelesaikan sisa kewajiban membangun tiga dam dalam tiga bulan ke depan.
Ia pun menjelaskan, perizinan tambang di wilayah ini dimulai pada 2006 melalui penerbitan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan. Saat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mulai menjabat per 20 Oktober 2010, terdapat ratusan tahapan izin yang diajukan ke pemerintah. Termasuk pemberian izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.
Kemudian, pada 2007 Pemkab menerbitkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Dan, ada 2008 terbit izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
Baca juga: BLH Banyuwangi Klaim Lumpur di Pantai Pulau Merah Tak Berbahaya
Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banyuwangi Chusnul Khotimah mengatakan, dalam perencanaan dokumen lingkungan pertambanagn emas di Bukit Tumpang Pitu, disebutkan saat volume hujan normal, 40 check dam yang dibangun per 60 meter mampu menampung luapan air. Namun apabila kondisi hujan ekstrim atau badai seperti saat ini, maka kata dia diperlukan stormwater dam atau pilihan terakhir adalah dengan menyediakan Environmental Control Dam (ECD). Hingga kini, pembangunan ECD oleh PT BSI menurut Chusnul, belum juga rampung.
Editor: Nurika Manan
"Menyatakan terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"
"Pedoman ini dibuat setelah mendengar masukan dari para pejabat terkait, dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya,"
"Pencegahan penularan menjadi amat sangat mutlak. Kalau itu tidak dikerjakan, kasus akan bertambah terus dan rumah sakit akan semakin penuh."
"Ini sebenarnya ironi. Ketika kita berusaha menurunkan emisi dari industri fossil fuel. Tapi di sisi lain kemudian yang dianggap sebagai alternatif dalam tanda kutip, itu juga tidak kalah merusaknya."
"Jaminan perlindungan keselamatan harus diberikan kepada anak korban, juga kepada keluarganya, mengingat pelaku dari peristiwa ini adalah seorang aparat penegak hukum."
"Di Indonesia kalau bicara wisata nusantara, cuma tiga momentumnya. Lebaran, Natal dan Tahun Baru, sama libur sekolah."
Penerapan protokol kesehatan sangat berpengaruh pada kinerja pelaku usaha
Mayoritas pasien berasal dari wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.
selama ini, ada beberapa dokter yang kesulitan mendapat rumah sakit hingga akhirnya meninggal.
"Sudah kami laporkan ke Bapak Presiden untuk mendapat persetujuannya, adalah pariwisata berbasis vaksin,"
"Usaha mikro dan kecil yang jumlahnya 64 juta masih kesulitan. Maka itu perlu pendampingan usaha mikro untuk memperoleh NIE," 
Ivermektin merupakan obat keras dengan efek samping berbahaya. Bisa saja digunakan sebagai salah satu terapi di dalam pengobatan Covid-19, namun harus dengan resep dokter dan pengawalan dokter.
"Jadi yang tidak menggunakan masker kami beri sanksi, perusahaan, restoran, hotel, perkantoran, pabrik apapun tempat usaha, unit kegiatan yang melanggar kami beri sanksi."
"Hari ini tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia untuk semakin terbenam kepada otoritarianisme."
Bima Haria Wibisana menjelaskan, dokumen hasil detail TWK pegawai KPK itu bisa dibuka jika ada ketetapan dari pengadilan. Kata dia jika asal menyampaikan hasil itu, bisa melanggar aturan.
Dari semula hanya 106 rumah sakit, per 17 Juni ditambah menjadi 140 rumah sakit
Selama ini tes korona pada anak, kebanyakan hanya setelah ada anggota keluarganya yang positif Covid-19
Keterangan dari lembaga-lembaga tersebut dibutuhkan untuk menentukan arah rekomendasi
Bima beralasan, jawaban itu bisa memengaruhi hasil penyelidikan Komnas HAM
Nilai-nilai toleransi disebarkan lewat kolaborasi dengan berbagai komunitas anak muda
