KBR, Banyuwangi - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi, Jawa Timur mengingatkan PT. Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu untuk mematuhi seluruh perencanaan dalam dokumen lingkungan. Termasuk soal pembangunan dam sebagai tempat penampung air hujan sehingga luapan tak mengarah ke wilayah hilir.
Pasalnya, menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Banyuwangi, Hary Cahyo Purnomo, dari total kewajiban membangun enam dam, PT BSI baru menyelesaikan pembangunan tiga dam. Akibatnya, saat hujan deras mengguyur Banyuwangi dalam beberapa hari terakhir, lumpur dan sampah terbawa hingga ke hilir. Termasuk, ke Sungai Katak yang mengalir hingga ke Pantai Pulau Merah.
Padahal, Harry memaparkan, pada awal 2016 lalu kawasan Gunung Tumpang Pitu ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Mestinya, PT BSI selaku kuasa pertambangan harus segera merampungkan seluruh tahapan pada perencanaan dokumen lingkungan.
Baca juga:
- Akibat Banjir Lumpur, Ratusan Hektar Tanaman Jagung Gagal Panen
- Banjir Lumpur, Wisata Pantai Pulau Merah Sepi Pengunjung
"Kalau sudah obyek vital nasional itu bagaimana? Itu sudah obyek vital nasional dan keberadaanya sudah nasional. Berarti sudah otomatis tidak perlu di-inikan (dirincikan--Red) berarti sudah otomatis," kata Hari Cahyo Purnomo di Banyuwangi, Sabtu (20/8/2016).
Tenggat 3 Bulan
Itu sebab, lanjutnya, pemerintah kabupaten melayangkan surat teguran resmi ke PT. Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu. Isinya, meminta perusahaan untuk segera menyelesaikan sisa kewajiban membangun tiga dam dalam tiga bulan ke depan.
Ia pun menjelaskan, perizinan tambang di wilayah ini dimulai pada 2006 melalui penerbitan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan. Saat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mulai menjabat per 20 Oktober 2010, terdapat ratusan tahapan izin yang diajukan ke pemerintah. Termasuk pemberian izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.
Kemudian, pada 2007 Pemkab menerbitkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Dan, ada 2008 terbit izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
Baca juga: BLH Banyuwangi Klaim Lumpur di Pantai Pulau Merah Tak Berbahaya
Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banyuwangi Chusnul Khotimah mengatakan, dalam perencanaan dokumen lingkungan pertambanagn emas di Bukit Tumpang Pitu, disebutkan saat volume hujan normal, 40 check dam yang dibangun per 60 meter mampu menampung luapan air. Namun apabila kondisi hujan ekstrim atau badai seperti saat ini, maka kata dia diperlukan stormwater dam atau pilihan terakhir adalah dengan menyediakan Environmental Control Dam (ECD). Hingga kini, pembangunan ECD oleh PT BSI menurut Chusnul, belum juga rampung.
Editor: Nurika Manan
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Untuk saat ini warga membutuhkan tenda darurat dan dapur umum."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
Masriyah Amva selalu mengedepankan kesetaraan gender saat membimbing ribuan santrinya
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."
"Jangan digugat kita keok, karena tak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai. Tapi yang terpenting jangan berbelok. Baru digugat saja mundur."
Kepolisian masih menyelidiki dugaan perusaan tiga padmasana umat Hindu di lereng Gunung Bromo. Padmasana adalah tempat umat Hindu melakukan persembahyangan atau menaruh sesajen.
"Itu seharusnya menjadi tugas negara, tugas para penegak hukum, khususnya pengawasan bagaimana memastikan itu."
"Caranya bagaimana? Saya tidak mau tahu. Jangan membayangkan tidak bisa."
Dari 120 juta pekerja di Indonesia, baru ada 52 juta pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Itupun tak semuanya tercatat sebagai peserta aktif.
Pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa, melainkan besaran produktivitas.
"Situasi ini menggambarkan tentang bagaimana meningkatnya situasi HAM di Papua yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan tema-tema yang dilanggar itu, hak hidup peringkat paling tertinggi."
"Misalnya sudah tidak ada anak sekolah dalam rumah tangga. Itu data kita sudah lama. Harusnya sudah kita keluarkan."
"Harapan KPK tentu saja semua pidana yang dijatuhkan atau semua hukuman yang dijatuhkan itu sudah dilaksanakan, barulah kemudian dihitung masa lima tahun tersebut,"
"Peraturan KPU agar dibuatkan rumusan yang jauh lebih detail sebagaimana telah diputus dalam amar putusan MK,"