UU Panas Bumi Jangan Sampai Ubah Kondisi Hutan Lindung

DPR akhirnya mengesahkan UU Panas Bumi. Dalam UU itu, poin penting yang menjadi terobosan adalah mengizinkan pengelolaan panas bumi di wilayah hutan lindung. Sebelumnya dalam UU yang lama, ekplorasi panas bumi dianggap sebagai kegiatan pertambangan sehing

BERITA

Rabu, 27 Agus 2014 12:25 WIB

Author

Antonius Eko

UU Panas Bumi Jangan Sampai Ubah Kondisi Hutan Lindung

panas bumi, hutan lindung, masyarakat adat

DPR akhirnya mengesahkan UU Panas Bumi. Dalam UU itu, poin penting yang menjadi terobosan adalah mengizinkan pengelolaan panas bumi di wilayah hutan lindung. Sebelumnya dalam UU yang lama, ekplorasi panas bumi dianggap sebagai kegiatan pertambangan sehingga dilarang beroperasi di kawasan hutan lindung. Akibatnya banyak proyek panas bumi yang macet terganjal perizinan.


Meski demikian, Kementerian Kehutanan menegaskan aturan ini masih perlu dibahas. Juru Bicara Kementerian Kehutanan Eka Widodo Sugiri menyatakan, semua kegiatan di hutan lindung hasrus seminim mungkin mengubah sesuatu yang ada di situ atau dampak lingkungannya. Berikut penjelasan Eka Widodo Sugiri dalam program Sarapan Pagi KBR. 


Kementerian Kehutanan akan setujui semua hutan lindung dimasuki oleh aktivitas eksplorasi panas bumi?


Pertama tentu harus apresiasi undang-undang ini ada revisi menyesuaikan kondisi dan situasi. Kedua, undang-undang ini diharapkan bisa bersinergi dengan undang-undang lain yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kawasan hutan. Hutan lindung menjadi bagian dari kawasan hutan yang diatur dengan undang-undang dimana luasnya kalau catatan dalam statistik Kementerian Kehutanan kira-kira 30 juta hektar. 


Bagaimana kegiatan-kegiatan ini kalau dalam kawasan yang masuk kategori hutan lindung, tentu tidak bisa langsung saja regulasi diimplementasikan, perlu duduk bersama. Beberapa waktu yang lalu Ditjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM juga sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ini di kawasan hutan produksi. Tentu hal ini akan ditindaklanjuti karena kawasan hutan lindung ditangani oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 


Kita akan duduk sama-sama, kita buka masing-masing regulasinya, kemudian kita lihat spasialnya ada dimana setelah itu dibentuklah tim bersama melibatkan para pakar dan para ahli independen. 


Jadi setelah ada Undang-undang ini masih ada jalan panjang untuk memverifikasi dan sebagainya?


Saya kira bukan disebut jalan panjang tapi perlu ada tindak lanjut yang disepakati bersama. Karena kegiatan ini akan juga bersinergi dengan Undang-undang lain yang mengatur tentang hutan lindung. Kalau tidak ini nanti Undang-undang lainnya akan berbenturan dan ini tidak bagus. 


Kita duduk sama-sama nanti kita lihat mana yang bisa ditindaklanjuti, mana yang perlu ada pemahaman yang perlu disepakati bersama. Intinya hutan itu bermanfaat secara ekonomi, lingkungan, sosial. Hutan lindung ini titik beratnya di kegiatan lingkungan, oleh karena itu kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi di situ tentu dasarnya lingkungan artinya ekonomi ramah lingkungan. 


Untuk memastikan ekonomi ramah lingkungan untuk kegiatan eksplorasi atau pengupayaan panas bumi ini bagaimana acuannya yang sudah disiapkan Kementerian Kehutanan? 


Tentu Kementerian Kehutanan menyiapkan data. Tentu nanti ESDM juga menyiapkan data potensi yang dapat diinventarisir lokasinya dimana, kondisinya seperti apa, bagaimana dampaknya kalau dibuka, bagaimana manfaatnya kalau dibiarkan artinya tidak dieksploitasi secara normal. Di situlah gunanya tim terpadu yang terdiri dari beberapa pakar, instansi, perguruan tinggi, dan teman-teman independen lainnya. Supaya ada rekomendasi yang bisa secara ekonomi memungkinkan secara lingkungan tidak mengganggu dan secara sosial melibatkan masyarakat. 


Sebelumnya eksplorasi panas bumi ini apakah menebangi pohon?


Namanya menebang pohon jadi tren sekarang ini. Jadi yang penting ada perhitungan teknis, kalau di kawasan lindung mestinya aktivitas seminim mungkin mengubah sesuatu yang ada di situ atau dampak lingkungannya. 


Ada batasannya?


Tentu batasannya nanti akan dihitung tim terpadu. Prinsipnya kalau secara lingkungan membahayakan tentu tidak ada rekomendasi dari tim terpadu. 


Jadi tidak serta merta ada Undang-undang dikabulkan ya? 


Oh tidak. Kalau kita berdoa kepada Tuhan saja dikabulkan bisa sekarang, bisa nanti, bisa bentuk lain. Artinya pasti ada solusi, jangan sampai nanti ada kesan begitu undang-undang diterapkan di hutan lindung Kementerian Kehutanan menghambat. Kita akan mempertimbangkan bersama aspek-aspek paling menguntungkan kalau itu dibuka atau tidak. 


Ada skenario misalnya menanam mengalihkan pohon di tempat lain? itu akan jadi model yang diterapkan juga? 


Bisa di tempat lain bisa juga dia punya kewajiban reklamasi, kalau dalam tambang itu punya kewajiban reklamasi. Mungkin perlu dipertimbangkan juga ada improve teknologi, artinya pola-pola konvensional sekarang mulai kita coba kembangkan dalam teknologi lain yang ramah lingkungan mestinya. 


Industri panas bumi ini membutuhkan air yang cukup sebagai pendingin. Supaya tidak khawatir bahwa ini akan mengganggu air tanah bagaimana? 


Makanya tadi saya sampaikan begitu ini mau masuk pada satu lokasi yang disepakati untuk kita inventarisir tentu tim ini akan memberi pertimbangan dari semua aspek. Karena prinsipnya Pasal 33 yang jadi acuan, kalau rakyat jadi sengsara buat apa. 


Dari 30 juta hektar itu yang sudah teridentifikasi oleh Kementerian Kehutanan potensi panas bumi ada dimana saja? 


Mestinya identifikasi itu ada di ESDM kami menyiapkan spasialnya. 


Ada yang masuk juga misalnya perizinan?


Iya kalau kemarin yang ramai-ramai adanya Chevron di Gunung Salak. Lainnya nanti tentu kita inventarisir apalagi keluarnya revisi Undang-undang ini. Saya kira prinsipnya Kementerian Kehutanan siap membuka komunikasi karena ini kerja kita semua, kami punya dasar Undang-undang  41 dan ESDM punya Undang-undang panas bumi. 


Berlaku surut buat yang sudah membuka di kawasan hutan lindung? 


Tentu Undang-undang itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tidak mungkin Undang-undang itu berlaku surut lima tahun ke belakang.


Satu yang dikhawatirkan keamanan bagi terutama masyarakat adat di sekitar wilayah itu. Ini jadi prioritas juga?


Betul. Jadi prinsipnya masyarakat di lapangan itu ada tiga kategori yaitu satu masyarakat itu kalau ada kegiatan dia menjadi buruk, dua masyarakat menjadi mitra, tiga masyarakat menjadi pelaku utama. Harapan kita suatu hari nanti masyarakat jadi pelaku utama di situ. Pertimbangan tim teknis itu nanti tidak menyangkut aspek keteknisan eksplorasi saja tapi juga bagaimana dampak sosial ekonomi, budaya, lingkungan.       


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18