Suciwati: Jokowi Harusnya Membatalkan Penunjukan Hendropriyono

"Jokowi dianggap tidak konsisten dan terapkan standar ganda."

KBR, Jakarta – Hingga saat ini sudah dua ribu lebih orang yang menandatangani petisi di Change.org berjudul “Menolak Keterlibatan A.M. Hendropriyono dalam Pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019 dan Merombak Ulang Tim Transisi” . 

Keterlibatan Hendropriyono dianggap bertentangan dengan komitmen Jokowi dan Tim Transisi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Selain itu dengan masuknya Hendropriyono sebagai Penasihat Tim Transisi dianggap bakal berpotensi besar menghambat pengusutan dan penuntasan kasus pelanggaran HAM. 

Hendropriyono adalah nama yang tersangkut dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. (Baca juga: Jejak Berdarah Hendropriyono, dari Talangsari sampai Munir). Hendropriyono diduga menjadi salah satu aktor utama dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib pada 2004. 

Suciwati, istri almarhum Munir, sejak awal lantang menolak kehadiran sejumlah pelanggar HAM yang ada di lingkaran terdekat presiden terpilih Joko Widodo. Ia mengaku yakin dengan Joko Widodo yang berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM tapi tak mau percaya sepenuhnya. “Hak asasi itu selalu dijadikan komoditas politik untuk meraih kekuasaan,” kata Suciwati dalam program Sarapan Pagi, Jumat (14/8/2014). 

Berikut petikan wawancara dengan Suciwati. 

Sekarang sudah mulai beredar ramai petisi menolak keterlibatan A.M. Hendropriyono di dalam pemerintahan. Sebetulnya keberatan-keberatan ini apa yang dikhawatirkan di dalam pemerintahan Jokowi?

“Pertama ini soal niat baik yang ditunjukkan sama Jokowi. Ketika niat baik itu kemudian dikhianati tentunya kita terus melawan. Kenapa A.M. Hendropriyono kita tolak jelas bahwa dulu kita di tahun 2001 mem-PTUN-kan Megawati ketika Hendropriyono diangkat menjadi Kepala BIN. Tapi karena dia berkuasa waktu itu ya tentu saja dikalahkan gugatan kita. Ketika Hendropriyono ikut dalam ruang kekuasaan Jokowi-JK kemarin kita juga ramai-ramai menolak semua pelanggar HAM yang ada. Tapi kemarin kita tidak dikasih pilihan yang memang dengan gembira kita pilih calonnya.”

“Kita berharap karena Jokowi orang bersih selama ini kita lihat ya kita berharap dia konsisten dengan apa yang dijanjikan lewat visi misi dia soal penegakan HAM. Ketika dia mengangkat Hendropriyono menjadi tim penasehat ya tentunya buat kami dia tetap orang yang berbahaya buat kami. Niat baiknya tidak ada karena Hendropriyono sejak awal dia orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan teman-teman kita di Talangsari sekitar 200 orang dibunuh di tahun 1989. Kalau pun orang-orang ini melakukan hal yang bertentangan dengan negara tidak perlu harus dibunuh, harus dibawa ke pengadilan. Ketika pembunuhan itu terjadi dengan label aliran sesat kemudian para orang yang bertanggung jawab ini Hendropriyon waktu jadi Komandan Garuda Hitam dan tidak pernah ada persidangan terhadap Hendropriyono. Karena dia di rezim otoriter tentunya tidak pernah dibawa ke pengadilan.”

“Sejalan dengan reformasi kita berharap para pelaku pelanggar HAM dibawa ke pengadilan tapi sampai sekarang itu semua hanya janji-janji. Kemarin kita cukup fight juga karena kita yakin Jokowi akan konsisten untuk melakukan penegakan itu. Tapi kita harus tentunya tidak 100 persen percaya bahwa lagi-lagi ini pasti hanya jadi komoditas politik, hak asasi itu selalu dijadikan komoditas politik untuk meraih kekuasaan. 

“Dan hari ini ditunjukkan oleh Jokowi niat tidak baik itu. Bagaimana seorang pelanggar HAM jelas-jelas dia melakukan pelanggaran HAM tapi kemudian kita kritik dia mengatakan “Itu kan katanya.” Sebagai seorang yang akan menjadi presiden ke depan saya pikir harusnya tidak begitu, harusnya dia bisa lebih elegan saya akan cek kepada Komnas HAM.”

“Karena ketika beliau telepon saya dia menyatakan apa kesalahan Hendropriyono, dia tidak tahu sebagai seorang calon presiden. Buat saya ketika dia ngomong di visi misinya soal penegakan HAM dan akan membawa kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan saya heran ketika dia tidak tahu siapa para pelaku pelanggaran HAM. Jadi benar memang ini hanya sebagai alat jualan buat dia untuk mendapat untung dan hari ini dia menang. Apakah dia akan menunjukkan aslinya atau bagaimana kita sebagai orang yang tetap berharap Indonesia lebih baik siapapun pemimpinnya kita tetap bersuara, kita menolak pelanggar HAM ada di pemerintahan Indonesia.” 

Tidak sedikit yang kecewa dengan langkah penunjukan ini. Sebetulnya yang dikhawatirkan apakah Hendropriyono akan mempengaruhi Jokowi atau menunjukkan Jokowi tidak tahu peta?

“Ini menunjukkan betapa si Jokowi ini bisa dibilang tidak tahu peta. Dia bisa dibilang percaya sama pelaku pelanggar HAM. Bagaimana bisa menjadi cerah penegakan HAM ketika seorang pelaku pelanggar HAM ada di ruang kekuasaan. Karena sejak awal kita yakin kenapa impunitas begitu kuat di Indonesia, karena para pelaku pelanggaran HAM ini cukup luar biasa cerdik untuk menutup kesalahan masa lalu dia dengan masuk di ruang-ruang kekuasaan apakah mereka bersembunyi di partai maupun di ruang-ruang dimana mereka bisa tetap terlindungi. Hari ini kita lihat dengan terang benderang betapa kita akan terus menerus selalu bekerja keras untuk membawa para pelaku pelanggar HAM itu ke pengadilan.”

Jadi Joko Widodo tidak konsisten?

“Jelas. Itu terlihat dengan jelas sekali dengan pengangkatan Hendropriyono menjadi Penasehat Tim Transisi ini jelas.” 

Sampai saat ini sudah ada dua ribuan tanda tangan, ini akan berlangsung sampai kapan? 

“Ini akan terus kita gulirkan sampai sebanyak-banyaknya. Kemungkinan akan kita bawa di ruang semacam FGD atau workshop untuk apakah ini bisa kita pakai untuk menggugat Jokowi karena dia telah mengingkari visi misi dia. Ini akan bergulir terus, bukan berarti kita merongrong di pemerintahan dia tapi kita akan menjadi teman kritis dia untuk tidak memasukkan orang-orang bermasalah di pemerintahan dia.”

“Kita percaya ke depan harusnya menjadi lebih baik Indonesia tapi ketika hari ini mengangkatnya ya kita akan terus desak supaya pemerintahan ke depan lebih bersih dari para pelaku pelanggar HAM.” 

Ini sudah terlanjur ditunjuk, apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah dicabut status sebagai penasehat atau batalkan?

“Harusnya begitu. Kalau Jokowi orang yang memang mendengar suara rakyat ya dia harus mendengarkan permintaan rakyat bahwa ada yang tidak benar di situ, dia harus membatalkan. Dia harus bilang kepada Hendropriyono bahwa ada banyak orang yang tidak mau ada dia di pemerintahan, tidak hanya Hendropriyono tapi semua pelanggar HAM.” 

Beberapa waktu lalu tim dari Jokowi misalnya Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa meski Hendropriyono terlibat dalam tim transisi tapi Jokowi komitmen untuk menuntaskan kasus HAM. Anda dan teman-teman pegiat HAM berencana menanyakan langsung ke Jokowi?

“Itu standar ganda yang mau dibilang. Di satu sisi dia bilang mau menuntaskan tapi di sisi lain dia mengangkat pelaku pelanggar HAM. Harusnya kalau dia bijak buktikan dulu bahwa para pelaku pelanggar HAM diproses secara hukum soal kasus-kasus mereka. Saya tidak tahu apakah kami perlu bertemu dengan dia untuk mendapat jawaban dari dia, saya terus terang orang yang jadi pesimis ketemu orang-orang yang hanya pintar jual janji ini. Saya sudah ketemu berapa presiden, sudah ketemu berkali-kali dengan Presiden SBY kemarin dan para pejabat tapi apa hasilnya tidak ada.  Kasus Munir tetap saja tidak ditangkap dalang sesungguhnya dan hari ini kita dengan terang benderang melihat bahwa orang terduga dalam kasus pembunuhan Munir malah diberi kepercayaan oleh presiden yang akan diangkat bulan Oktober.”       

• Jokowi
• Hendropriyono
• HAM
• tim transisi